Tito Karnavian Minta Pemerintah Daerah Perbaiki Pengelolaan Data COVID-19

Oleh Nila Chrisna Yulika pada 26 Sep 2021, 01:02 WIB
Diperbarui 26 Sep 2021, 01:02 WIB
PPKM Darurat Mulai 3 Juli, Mendagri Minta Masyarakat Tak Panik dan Taat Prokes
Perbesar
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Sulawesi Tengah memperbaiki pengelolaan data penanganan COVID-19.

Tito mengatakan, ada beberapa daerah yang salah dalam memasukkan data COVID-19, akibatnya penentuan level untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun tak tepat.

"Saya tahu misalnya di Kota Poso, jumlah kasusnya mungkin tidak terlalu banyak tapi positif rate-nya jadi tinggi, angka kasusnya tinggi. Saya ada PCR-nya nggak, nggak ada PCR di sana. Jadi jumlah testingnya rendah, kalau yang ditesnya 10 orang yang positifnya lima, positif ratenya disebut 50 persen. Kalau 50 persen, dimatanya pusat ini bahaya, penduduknya 50 persen positif semua, maka harus level empat," ujar Tito di Palu, Sabtu (25/9/2021).

Selain itu, kata dia, beberapa daerah juga memasukkan data beberapa pelan lalu. Padahal penentuan PPKM dilakukan setiap pekan.

"Beberapa daerah datanya yang masuk harusnya minggu itu juga, karena menentukan level PPKM berdasarkan data pekan atau minggu itu juga. Jangan data yang sudah tiga empat minggu berlalu dimasukkan," ujar Tito seperti dikutip dari Antara.

"Kalau sudah 21 hari ya kemungkinannya cuma ada dua, sembuh atau wafat. Maka data-data perlu dibersihkan yang lewat 21 hari dan dilaporkan sebagai data kasus," ujar Tito.

Tito meminta pemerintah daerah memasukkan data kasus COVID-19 secara real time. Sehingga kebijakan pemerintah pusat pun tepat. 

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Prioritas di Wilayah Padat Penduduk

Tito meminta dalam penanganan penularan COVID-19 di wilayah Sulteng, perlu diprioritaskan di wilayah padat pemukiman penduduk seperti di Kota Palu, Luwuk Banggai, Donggala, Tolitoli dan Poso.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah menggenjot vaksinasi di masing-masing daerah untuk membangun kekebalan tubuh masyarakat terhadap COVID-19.

"Kepala Dinas Kesehatan agar menganalisis, kasus pasien COVID-19 yang meninggal dunia terjadi di daerah mana yang paling banyak, kelompok usianya seperti apa, maka program vaksinasi prioritaskan pada mereka, agar angka kematian menurun," sebutnya.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya