Sebelum Jadi Tersangka, Ini Sederet Kasus yang Juga Menyeret Nama Azis Syamsuddin

Liputan6.com, Jakarta - Setelah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin banyak disebut dalam dakwaan perkara suap mantan Penyidik KPK Stepanus Robin, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politikus Golkar itu sebagai tersangka pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.

Pengumuman penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka langsung disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah atau janji dalam penanganan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Bukan kali ini saja nama Azis Syamsuddin disebut dalam kasus korupsi. Sejumlah perkara korupsi juga pernah menyeret nama Wakil Ketua DPR itu. Rinciannya:

1. Kasus dugaan korupsi pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Kelurahan Ceger, Jakarta Timur pada 2012.

Dimana ketika menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI periode 2009- 2014, dia diduga membantu eks Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin meloloskan usulan proyek Kejagung sebesar Rp 560 miliar di Komisi III DPR RI.

2. Pada tahun 2013, Aziz diduga menerima fee sebesar 50 ribu dolar AS terkait kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Uang tersebut disebut-sebut merupakan Pemberian hadiah dari Ajun Kombes Teddy Rusnawan atas perintah Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo.

Selain Azis Syamsuddin, Para anggota DPR yang disebut menerima fee tersebut adalah Bambang Soesatyo, Desmon J Mahesa, Herman Heri dan Muhammad Nazaruddin. Aziz Syamsuddin yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR membantah mendapat aliran uang panas dari Irjen Djoko Susilo.

3. Empat tahun setelah, nama Aziz kembali santer setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang kata itu diketuai Aboe Bakar Al Habsyi menerima hasil laporan, terkait dugaan Aziz yang meminta fee 8 persen kepada eks Bupati Lampung Tengah Mustafa terkait proyek DAK Lampung Tengah 2017.

Azis membantah menerima uang namun dia menghargai proses yang berjalan. Dia berharap pelaporan tersebut bukan politisasi untuk pembunuhan karakter. "Sebagai warga negara saya menghargai proses yang sedang berjalan, dan terkait dengan diri saya saya, saya berharap tidak dipolitisasi yang mengarah kepada pembunuhan karakter," kata Azis.

4. Tiga tahun berselang, ketika menjabat sebagai Wakil Ketua DPR pada periode 2019-2020, lagi-lagi nama Azis muncul dalam perkara suap pengahapusan red notice buronan Djoko Tjandra, terpidana Mantan Kadivhubinter Irjen Napoleon Bonaparte. Dimana pada saat itu Aziz tersebut penah berdiskusi dengan Napoleon terkait kasus tersebut.

Kala itu, Napoleon mengatakan dirinya meminta arahan Azis untuk menerima atau menolak permintaan Tommy Sumardi mengecek status red notice Djoko Tjandra. Hal itu dia sampaikan saat bersaksi dalam sidang suap penghapusan red notice Djoko Tjandra dengan terdakwa Tommy Sumardi.