Amnesty Sebut Gugatan Luhut ke Haris Azhar dan Fatia Lecehkan Warga Negara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulida atas tuduhan pencemaran nama baik soal bisnis tambang di Papua.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan bahwa di dalam hukum perdata yang boleh menggugat dan yang boleh digugat adalah sesama warga.

“Secara hukum maka seseorang pejabat tidak diperbolehkan untuk menggugat warga negara. Kalau itu tetap dilakukan maka tindakan ini sama dengan tindakan yang melecehkan warga negara secara hukum,” kata Usman dalam YouTube KontraS, Kamis (23/9/2021).

Usman mengingatkan, tidak pantas seorang pejabat publik menggugat warganya sendiri. “Kedua, secara politik tidaklah etis seorang pejabat negara menggugat warga negaranya apalagi menuntut pidana warga negaranya sendiri.”

Dia menilai, laporan kepolisian dan gugatan perdata yang dilayangkan Luhut terhadap Haris Azhar dan Fatia tidak sesuai dengan komitmen pemerintah yang selama ini digaungkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Pelaporan ini menunjukkan kecenderungan pejabat pemerintah untuk menjawab kritik dengan ancaman pidana, dan ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan yang sering diulang oleh presiden dan pejabat lainnya bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat,” ucapnya.