DPR Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ini Daftarnya

Oleh Yopi Makdori pada 17 Sep 2021, 13:44 WIB
Diperbarui 17 Sep 2021, 13:44 WIB
Paripurna DPR Setujui 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc
Perbesar
Ketua DPR Puan Maharani menerima laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc dari Wakil Ketua Komisi III DPR Adis Kadir saat pengesahan pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR telah menerima 11 nama calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY). Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan, pemilihan hakim agung akan dilakukan secara transparan.

Penyampaian usulan calon hakim agung tahun 2021 disampaikan pimpinan KY di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/9/2021).

“Proses pemilihan calon hakim agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif dan akuntabel,” kata Puan dalam keterangan tulis.

KY sendiri telah melakukan seleksi calon hakim agung sejak Februari hingga Agustus 2021. KY membuka rekrutmen, baik dari internal hakim karier maupun dari masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, 11 orang calon hakim agung tersebut disampaikan kepada DPR guna mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden Jokowi.

Puan berharap, seleksi yang dilakukan KY betul-betul menghasilkan calon-calon hakim agung terbaik.

“Sehingga hasil seleksi yang disampaikan kepada DPR RI adalah calon hakim agung yang layak untuk diajukan dan telah memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim agung,” tutur Puan.

Puan juga mengingatkan agar nama-nama calon hakim agung yang disampaikan ke DPR RI telah diseleksi dengan memperhatikan rekam jejaknya. Hal ini, menurutnya, guna menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Meskipun proses pemilihan calon hakim agung dilakukan di DPR, namun calon hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen,” ungkap Puan.

“Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan dan proses penegakan hukum di Indonesia,” tambahnya.

Tugaskan Komisi III

Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah telah menugaskan Komisi III untuk melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon hakim agung hasil seleksi KY. Pemilihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hakim agung tahun 2021.

“Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial diberikan kewenangan untuk melakukan proses seleksi, namun demikian tetap diperlukan sinergitas antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sehingga rekrutmen calon hakim agung dapat memenuhi kebutuhan hakim agung di Mahkamah Agung,” papar Puan.

Hari ini, Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon hakim agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing calon hakim agung akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa pekan depan.  

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Daftar 11 Calon Hakim Agung

DPR Uji Kelayakan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial
Perbesar
Calon Hakim Agung Ad Hoc Hubungan Industrial Andari Yuriko menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Kegiatan fit and proper pun akan dilakukan dua hari. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebanyak 8 dari 11 calon hakim agung yang disampaikan KY ke DPR RI berasal dari Kamar Pidana, 2 dari Kamar Perdata, dan 1 dari Kamar Militer. Calon hakim agung itu adalah:

Kamar Pidana

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

5. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)

6. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)

7. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

8. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)

10. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

11. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

 

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya