PKS Yakin Amandemen UUD 45 Bukan untuk Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

HNW: Hadapi Serangan Fajar Dengan Politik Yang Beretika — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa secara prinsip sangat tidak boleh sebab sangat penting untuk masyarakat Indonesia menjalani politik yang berprinsip dan beretika.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid ameyakini wacana amandemen untuk perpanjangan masa jabatan presiden tidak akan terlaksana.

Salah satu buktinya adalah banyak pimpinan partai politik (parpol) mulai berkampanye di baliho untuk Pilpres 2024.

"Kalau amandemen terkait masalah masa jabatan presiden, rasa-rasanya semakin justru tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena mayoritas mutlak seluruh partai politik sudah ancang-ancang kok mengelus-elus jagonya untuk 2024," kata Hidayat dalam diskusi daring, Sabtu (11/9/2021).

Dia menyinggung baliho Airlangga Hartarto dan Puan Maharani yang telah ramai dipasang di berbagai daerah. Ia yakin tujuan baliho itu untuk persiapan 2024.

"Ya baliho-baliho itu apa kalau arahnya nggak ke sana (2024). Ada Airlangga Hartarto, Mbak Puan, kemudian NasDem juga sudah siap-siap menyelenggarakan konvensi. Bahkan PAN saja sudah memunculkan pak Zulkifli Hasan," kata Hidayat.

Hidayat juga meminta tidak ada pihak yang menyudutkan Prabowo terkait waktu pengumuman dan sosok cawapresnya.

2 dari 2 halaman

Pemerintah dan DPR Sepakat Pemilu Digelar 2024

Politkus PKS itu menyebut DPR dan pemerintah juga sudah sepakat bahwa pemilu digelar 2024.

"Apalagi di DPR dan pemerintah sudah sepakat, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu 2024. Undang-undangnya sudah diketok palu. Dengan demikian, wacana menambah masa jabatan atau mengulur 2027 itu semakin rasa-rasanya semakin tidak mungkin," kata Hidayat.

"Saya masih berkeyakinan Insya Allah amandemen itu tidak terjadi. Dan semuanya, apalagi dengan adanya Covid-19, isu terkait dengan amandemen semakin tidak populer, semakin tidak diinginkan," pungkasnya.