PKS Tak Tolak Laporan Pertanggungjawaban APBN 2020, Beri 28 Catatan Kritis

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. (Liputan6.com/Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, fraksinya memilih tak menolak laporan pertanggungjawaban APBN 2020 meski memiliki opsi tersebut.

Menurut dia, hal ini dilakukan demi kemaslahatan yang lebih besar, sehingga fraksinya hanya memberikan minderheids nota.

"PKS memberikan minderheids nota berisi 28 catatan kritis, tajam, dan mendasar. Kami meminta agar seluruh catatan kritis PKS diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja APBN ke depan," kata Jazuli berdasarkan keterangannya, Selasa (7/9/2021).

"Kenapa kami sangat kritis karena di masa pandemi pemerintah tidak hanya bersandar pada UU APBN yang disepakati bersama DPR tapi juga Perppu yang diteken Presiden dan kami tolak dulu. Sehingga PKS harus memastikan tidak ada penyelewengan dan abuse of power dalam pengelolaan uang rakyat," sambung dia.

Dia mengklaim, fraksi PKS berusaha keras menjaga agar APBN benar-benar berpihak pada rakyat serta manajemen pengelolaannya semakin kredibel dan akuntabel.

"Tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk juga dalam penerimaan pendapatan," kata Jazuli.

Barisan kursi kosong saat rapat paripurna ke-9 tahun 2019 di ruang sidang Paripurna Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Selasa (17/9). Rapat paripurna DPR hari ini mengagendakan pengesahan dua Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi Undang-un...

2 dari 2 halaman

Harus Pro Rakyat

Jokowi Kenakan Baju Adat Baduy di Sidang Tahunan MPR — Suasana saat Sidang tahunan MPR RI dan dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2021 di Gedung Nusantra, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Sidang Tahunan MPR tahun ini menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jazuli berharap pemerintah efektif dan efisien dalam mewujudkan APBN pro rakyat sebaliknya menekan anggaran yang tidak terserap (silpa).

Apalagi, kata dia, sebagiannya diperoleh dari utang luar negeri pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19, anggaran harus dibelanjakan secara optimal untuk mengatasi dampak dan menyelamatkan rakyat, bukan malah tidak terserap.

"Fraksi PKS menyoroti fundamental APBN kita yang tidak sehat saat ini. Mulai dari membengkaknya utang pemerintah dan bunganya tiga kali lipat batas yang direkomendasikan dan menjadi beban generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Kesinambungan fiskal yang mengkhawatirkan," kata Jazuli.

"Tingginya silpa atau anggaran yang tidak terserap. Hingga rendahnya kinerja pendapatan pemerintah. Ini yang kita soroti secara tajam dalam laporan pertanggungjawaban APBN 2020 sehingga kita ajukan minderheids nota," sambungnya.

Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
APBN 2020
PKS