KPK Periksa Ajudan Lili Pantauli Terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Tanjungbalai

FOTO: Suap Pengurusan Dana Provinsi, KPK Tahan Dua Tersangka — Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyampaikan keterangan terkait penahanan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). KPK menahan keduanya untuk pemeriksaan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Oktavia Dita Dari dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Oktavia merupakan ajudan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Oktavia diperiksa untuk mendalami kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai pada 2019.

"(Benar) diperiksa di Gedung Merah Putih," kata Ali saat dikonfirmasi awak media, Senin (6/9/2021).

Namun Ali mengaku belum bisa menjelaskan lebih detil terkait pemeriksaan tersebut. Sebab pemeriksaan ajudan Lili Pintauli Siregar masih berlangsung.

Sebagai informasi, Lili Pintauli telah dinyatakan bersalah dan melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas KPK sebab berkomunikasi dengan M Syahrial, salah satu pihak yang berperkara dalam kasus jual beli jabatan di Tanjungbalai.

Komisi III DPR telah menyelesaikan seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima komisioner pun telah terpilih. Kelimanya adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron. Me...

2 dari 2 halaman

Sanksi Berat Lili Pintauli

Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene — Wakil Ketua KPK. Lili Pintauli Siregar saat rilis penahanan Anja Runtuwene tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah program pembangunan rumah DP Rp 0,- di Munjul Pondok Ranggon, Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Akibatnya dalam kasus tersebut, Lili Pintauli dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Dalam kasus ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai Yusmada dan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial telah berstatus tersangka. Yusmada diduga menyuap M Syahrial untuk menjabat sebagai Sekda di Tanjungbalai.