MKD DPR Tunggu Putusan Hukum Azis Syamsuddin Sebelum Tetapkan Pelanggaran Etik

Liputan6.com, Jakarta Nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin muncul dalam dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju pada perkara Wali Kota Tanjung Balai. Stepanus disebut menerima Rp 3,099 miliar dari Azis.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak ingin membuat keputusan terburu-buru terhadap laporan pelanggaran kode etik Azis. Ia menyebut hal itu bisa mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

"Kasus ini adalah dugaan pelanggaran hukum sekaligus etik. Kami tidak boleh mempengaruhi proses hukum dengan membuat putusan yang prematur," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (4/9/2021).

Habiburokhman menyatakan MKD menghormati proses hukum terhadap Azis. Oleh karena itu pihaknya tidak akan mendahului proses hukum terhadap Azis Syamsuddin yang sedang berjalan.

"MKD benar-benar menempatkan hukum sebagai panglima, jadi kami enggak mau offside mendahului proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.