Menanti Calon Panglima TNI Pilihan Istana

Banner Infografis Siapa Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi? (Liputan6.com/Trieyasni)

Liputan6.com, Jakarta Hingga kini, DPR masih belum menerima usulan nama calon pengganti Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Marsekal Hadi sendiri diketahui akan memasuki masa pensiun pada November 2021 atau sekitar dua bulan lagi.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, proses pergantian Panglima TNI akan dilakukan setelah pembahasan APBN 2022 selesai. Ia menduga, proses uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI akan dilakukan pada masa sidang berikutnya.

Bobby menjelaskan, saat ini DPR masih belum menerima nama calon Panglima TNI dari Istana. Komisi I juga masih fokus membahas anggaran tahun 2022. Secara organisasi kurang efektif bila terjadi pergantian di tengah-tengah agenda penetapan anggaran karena masih tanggung jawab Marsekal Hadi Tjahjanto yang masih menjabat sebagai Panglima.

"Kita saat ini sedang dalam masa sidang siklus membahas anggaran tahun 2022. Saya rasa pergantian Panglima TNI ini setelah penetapan UU APBN 2022 bulan Oktober nanti, karena kalau pergantian di tengah-tengah pembahasan ini, secara organisasi militer mungkin kurang efektif, karena pembahasannya masih tanggung jawab Panglima saat ini," ujar Bobby, Jumat (3/9/2021).

Sehingga, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon Panglima TNI akan digelar oleh Komisi I pada masa sidang mendatang.

"Rasanya di masa sidang yang akan datang," ucapnya.

Politikus Golkar ini bilang, siapa pun calon yang diusulkan Presiden Joko Widodo tentu akan didukung. Semua kepala staf TNI memiliki kesempatan yang sama. Ia menilai tak perlu spekulatif soal calon panglima diangkat dari kedekatan pribadi atau giliran matra.

"Secara administratif obyektif semua memenuhi syarat, kalo subyektivitas apakah bergiliran matra, atau karena kedekatan pribadi, hendaknya tidak perlu berspekulasi. Tugas parlemen bukan mengajukan nama Panglima ke Presiden, tapi sebaliknya," kata Bobby.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, jika Presiden Joko Widodo ingin melakukan pergantian Panglima TNI, biasanya tiga bulan sebelum pensiun sudah dikirimkan nama calon pengganti. Namun, saat ini pihaknya belum menerima nama calon itu.

"Kita berharap jika memang Presiden ingin melakukan pergantian Panglima TNI, biasanya selama saya berada di Komisi I itu selalu 3 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun," ujar Tamliha kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Namun, politikus PPP ini mengingatkan ada kendala waktu. Masa sidang sekarang hanya sebentar. 4 Oktober 2021 sudah akan memasuki reses.

Jika Presiden Jokowi ingin mengganti Panglima TNI, surat presiden sudah seharusnya diterima DPR saat ini.

"Ini ada kendala waktu, masa persidangan ini kan cuma sebentar. Nanti mungkin 4 Oktober sudah reses kembali. Oleh karena itu kita berharap jika betul Presiden ingin mengganti Panglima TNI surat itu sudah kami terima sekarang sehingga kami kan juga memiliki agenda padat," jelas Tamliha.

Tamliha mengingatkan mengingatkan agenda padat DPR yang tengah membahas RAPBN 2022. Presiden harus mengirimkan segera nama calon pengganti supaya tidak terjadi kekosongan.

"Nah kalau reses nanti 4 Oktober selama satu bulan itu 4 November. Keburu pensiun nanti. Dan kita tidak boleh terdapat kekosongan terhadap jabatan panglima TNI itu," katanya.

Mengenai calon panglima yang tepat, Tamliha menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Namun, dilihat dari senioritas di TNI maka KSAD Jenderal Andika Perkasa lebih berpeluang. Bila sesuai urutan matra maka KSAL Laksamana TNI Yudo Margono calon kuat.

"Masing-masing punya kelebihan, berdasarkan giliran, kalau giliran yah, maka itu adalah KSAL sekarang calong panglima terkuat. Tapi kalau berdasarkan senioritas di TNI, maka Andika lebih berpeluang dibandingkan yang lain," ujar Tamliha.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono meyakini, sebelum Presiden Jokowi mengirimkan nama calon Panglima TNI ke parlemen, akan didiskusikan dahulu ke pimpinan partai politik koalisi.

"Kita menunggu prosesnnya saja, dari Istana kan dikirimkan karena Pak Presiden pasti menyampaikan dulu kepada pimpinan parpol sebelum proses politik di DPR dimulai," ujar politikus Golkar ini kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Namun, Dave menegaskan calon panglima TNI merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Dave berharap, Presiden Jokowi menyesuaikan jadwal DPR RI untuk mengirimkan nama calon panglima TNI.

"Kalaupun (pertemuan dengan partai politik) dilakukan itu secara informal, kita harapkan disesuaikan dengan jadwal DPR karena awal Oktober kan reses lagi, baru mulai sidang lagi sekitar awal November, tentunya sebelum hari H-nya panglima pensiun sudah selesai lah paling tidak," jelas Dave.

"Tapi itu hak prerogatif Presiden. Kita tidak bisa memaksa untuk segera ditunjuk atau tidak itu kembali ke presiden, kita tunggu prosesnnya saja dari Istana," ucapnya.

Terkait calon yang pantas mengisi posisi Panglima TNI, Dave menilai seluruh kepala staf TNI memiliki peluang yang sama untuk ditunjuk Jokowi. Ia menilai, ketiga kepala staf layak untuk dicalonkan.

"Pak Andika (KSAD Andika Perkasa) atau Pak Yudo (KSAL Laksamana Yudo Margono) dan Pak Fajar (KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo) itu berpotensi. Semuanya mampu, tergantung Presiden karena prerogatif Presiden," dave Laksono menandaskan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun ini. Belakangan, kandidat yang berpotensi menjadi orang nomor satu di tubuh TNI itu mengerucut menjadi dua nama. Ada KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo...

2 dari 3 halaman

Panglima TNI Pilihan Partai Oposisi

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) memberi keterangan pers di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10/2019). (Liputan6.com/Pool/Dispen TNI AD)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta memilih nama yang paling sedikit memiliki kesalahan di masa lalu sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Mudah-mudahan Presiden juga mempertimbangkan semua itu dengan hati-hati, cermat dan tepat. Kami berharap kalau semua calon panglima memiliki kemampuan yang sama, paling tidak ya yang paling sedikit kesalahannya," kata anggota Komisi I DPR, Sukamta kepada Liputan6.com, Jumat (27/8/2021).

Hingga kini, Presiden Jokowi belum bersurat dengan DPR terkait usulan nama pengganti Panglima TNI. Sukamta pun mengaku dirinya tidak mengetahui kapan tepatnya presiden bakal menyetor nama pengganti Hadi Tjahjanto untuk menjabat Panglima TNI.

Menurutnya, bisa saja Jokowi memperpanjang masa jabatan Hadi. "Belum tahu. Bisa juga diperpanjang. Tergantung Presiden lah," ucap anggota Fraksi PKS DPR RI itu.

Sukamta mengatakan, panglima baru diharapkan mampu menghadapi situasi sulit yang tengah dihadapi negara. Situasi ini menurutnya bisa jadi segera terkendali tapi boleh jadi akan berubah menjadi tidak stabil. Baik itu di dalam negeri maupun di wilayah regional.

"Kalau pandemi segera dapat diatasi dengan parameter korban meninggal berhenti dan ekonomi mulai membaik, maka NKRI akan aman," katanya.

Tetapi kalau sebaliknya, lanjut dia, maka boleh jadi akan muncul ketidakpuasan di mana-mana. Hal itu akan menjadi kondisi yang berbahaya.

Untuk itu pengganti Hadi, menurut Sukamta haruslah orang-orang yang mampu membaca hal tersebut. Panglima baru juga mesti mengantisipasi potensi separatisme yang menguat seiring dengan tak terkendalinya penanganan pandemi oleh pemerintah.

"Lingkungan strategis kita juga bisa berubah drastis manakala pandemi tidak terkendali, semua negara dalam kondisi chaos. Pasti masing-masing negara akan mencari jalan sendiri-sendiri untuk bertahan. Belum lagi pergeseran kekuatan politik, ekonomi, militer negara adidaya yang boleh jadi akan mengambil panggung besar di laut China Selatan," ujarnya.

Dikatakan Sukamta, kombinasi kedua hal tersebut memerlukan kesiapan pertahanan dan keamanan negara paling optimal. Hal ini pasti juga akan berkorelasi dengan panglima TNI yang sedang memegang kepemimpinan saat itu.

Meskipun begitu, panglima TNI pengganti Hadi, menurut Sukamta bisa berasal dari matra mana pun.

"Kalau calon, semua Kepala Staf Angkatan Darat, Laut maupun Udara secara formal bisa diangkat menjadi Panglima," ujarnya.

Sementara, Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai KSAD Jenderal Andika Perkasa paling menonjol untuk menggantikan posisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Dari kepala staf, memang yang menonjol sekarang itu Pak Andika. Sangat menonjol sekali kinerja dan performanya, kelihatan sekali menonjol. Dan mudah-mudahan yang terbaik lah yang diserahkan Presiden," ujar Syarif pada wartawan, Rabu (1/8/2021).

Syarief menilai Andika mampu mendorong peningkatan skill para prajurit di bawahnya termasuk membenahi sumber daya manusia (SDM) personel AD.

"Pertama dia meningkatkan skill daripada prajurit. Kemudian bagaimana KSAD itu melakukan pembenahan SDM di lingkungan AD. Sekalipun kepala staf yang lain melakukan hal yang sama, tapi memang Pak Andika perform sekali," ucapnya.

Syarif mendorong agar penunjukkan panglima dapat segera dilakukan. Adapun Panglima Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada awal November nanti. Artinya hanya tersisa waktu dua bulan untu rangkaian fit-proper test calon panglima.

"Kita lihat saja UU-nya, tapi sebaiknya lebih cepat lebih baik," pangkasnya.

3 dari 3 halaman

Suara Nasdem dan PKB

Pelantikan KSAL dan KSAU — Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) dan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (kanan) membaca sumpah saat dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/5/2020). (Dok. Hafidz Mubarak A/POOL)

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya, Jenderal Andika atau Laksamana Yudo sama-sama berpotensi menggantikan Marsekal Hadi. Keduanya merupakan putra terbaik Indonesia yang pantas menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendatang.

"Keduanya adalah putra terbaik bangsa yang layak memimpin institusi TNI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa di antara keduanya," kata Willy dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

Kendati begitu, Anggota Komisi XI DPR RI itu mengingatkan, Presiden Jokowi lah yang berwenang memilih suksesor Marsekal Hadi. Ia menegaskan bahwa Fraksi Partai NasDem bakal mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Jokowi nanti.

"NasDem tentu akan mendukung pilihan Presiden siapa pun yang akan dipilihnya, sebagai wujud komitmen NasDem sebagai partai pendukung pemerintah," ungkap Willy.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur XI itu juga menyebutkan, siapapun nantinya yang dipilih Jokowi jadi Panglima TNI harus didukung. Willy meyakini tak akan sulit bagi Jokowi memilih Andika atau Yudo.

Willy kembali menekankan, memilih satu di antara dua putra terbaik yang memang sudah matang di dunianya, tentu bukan pilihan sulit bagi Presiden.

"NasDem berharap, siapa pun yang nantinya dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, haruslah mampu mendukung kinerja pemerintahan khususnya dalam bidang pertahanan militer," pungkas Willy.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Taufiq Abdullah mendukung KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia menilai, KSAD Andika layak menjadi seorang Panglima TNI.

Hal itu menanggapi kabar Presiden Joko Widodo telah menunjuk Andika sebagai calon Panglima TNI yang baru. Namun, Taufiq mengaku belum mendapatkan kabar resmi terkait hal itu.

"Kalau benar, bagus lah. Dia (Andika) layak menempati posisi itu," ujarnya kepada wartawan, Jumat (3/9/2021).

Taufiq menilai, Andika layak menjadi Panglima TNI karena beberapa hal. Yaitu pengalaman, kecerdasan, dan jenjang karir yang memadai membuat Andika cocok sebagai Panglima TNI.

"Pengalaman, kecerdasan dan jenjang karier memadai," katanya.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com