Wakil Ketua MPR: Sedang Pandemi, Bukan Saat yang Ideal Amandemen UUD 1945

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan MPR harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin demokrasi dan menjadi cita-cita reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan pelaksanaan pemilu yang reguler selama 5 tahun, tidak diutak-atik dengan alasan pandemi.

“Pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu sangat krusial untuk menjamin bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), yang tidak mengkhianati cita-cita reformasi. Jangan sampai ada upaya untuk mengkebiri hal-hal tersebut, baik dalam pelaksanaannya maupun melalui akal-akalan proses amandemen,” kata HNW dalam keterangannya, Selasa (31/8/2021).

Fokus utama yang harus dilakukan bangsa ini pada masa pandemi seperti sekarang, menurut HNW adalah perlindungan terhadap seluruh warga bangsa dari Covid-19 dan dampak negatifnya. Bukan justru menghadirkan kegaduhan dengan wacana amandemen atau perubahan konstiusi.

“Saat pandemi, bukan saat yang ideal untuk melakukan amandemen. Lebih baik energi bangsa difokuskan untuk gotong royong mengatasi Covid-19. Ini juga penting dijadikan pijakan oleh setiap anggota MPR yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usulan perubahan konstitusi,” ujarnya.

Karena itu terkait rencana memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke kota Paser Penajam di Kalimantan Timur, sebaiknya tidak perlu diteruskan. Apalagi Presiden Jokowi selalu mengatakan dalam kondisi pandemi seperti ini maka “keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi”.

“Itulah legacy terbaik yang perlu diwariskan Presiden Jokowi. Lagipula, rencana perpindahan ibukota itu seharusnya dibahas secara mendalam terlebih dahulu, tidak grusa grusu, apalagi payung hukumnya juga belum ada, juga belum dibahas mendalam termasuk dengan melibatkan MPR,” ujarnya.