Komisi II DPR: Penghentian Pembahasan Revisi UU Pemilu hanya Sementara

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Doli Kurnia menyatakan DPR dan pemerintah hanya menghentikan sementara revisi pembahasan UU Pemilu.

Doli menyebut pembahasan tidak pernah dihentikan sepenuhnya.

Dia menilai UU Pemilu perlu penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas sistem politik dan demokrasi.

"Saya selalu mengatakan itu bukan lagi final tidak dibahas, tetapi menghentikan sementara mencari waktu yang pas," ujar Doli pada diskusi daring, Senin (30/8/2021).

Diketahui, wacana revisi telah ada sejak tahun lalu, namun terhenti karena pemerintah mengaku ingin fokus penanganan pandemi Covid-19.

"Saya termasuk orang meyakini kalau terus menginginkan peningkatan kualitas, UU Pemilu kapanpun nanti pada saatnya kita harus melakukan penyempurnaan atau revisi tidak tahun ini, tidak tahun lalu, tidak periode ini mungkin periode yang akan datang," jelasnya.

Bahkan, Doli menilai terdapat delapan undang-undang yang perlu disempurnakan dengan tujuan meningkatkan kualitas demokrasi. Yaitu UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), UU Pemda, UU Pemerintahan Desa, UU DPRD, serta UU Keuangan Pusat Daerah.