Anggaran Perlindungan Sosial Menurun, Banggar DPR: Tak Perlu Direspons Negatif

Liputan6.com, Jakarta Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto berharap jumlah masyarakat penerima program jaring pengaman sosial menurun. Harapan itu cukup beralasan, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 cukup positif, yakni 7,07%.

"Saya kira dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, yang menerima jaring pengaman sosial akan menurun. Saya kira itu yang bisa dilihat secara positif," kata Wihadi Rabu (18/8/2021).

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial tahun 2022 sebesar Rp427,5 triliun. Anggaran tersebut turun 12,4% dari outlook anggaran perlindungan sosial tahun 2021 yang sebesar Rp487,8 triliun.

Wihadi mengatakan, penurunan anggaran perlindungan sosial tidak perlu direspons negatif. 

"Anggarannya juga masih cukup besar kok," ujar dia.

Wihadi menilai anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah untuk tahun 2022 masih positif. Bahkan, menurut dia, anggaran perlindungan sosial di tahun 2022 masih cukup tinggi kenaikannya dibandingkan tahun 2020, sebesar Rp233,69 Triliun.

"Kenapa tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan 2022? Karena memang pada saat itu masanya adalah masa pandemi," kata Wihadi.

Menurut dia, pelaksanaan program perlindungan sosial sering banyak masalah, seperti penerima ganda dan pemotongan oleh oknum di lapangan.

Pemerintah sudah mengatasi masalah-masalah tersebut. Wihadi yakin selanjutnya Kementerian Sosial bisa lebih efektif menjalankan program tersebut dengan sistem yang langsung kepada masyarakat.

"Jadi tidak lagi melalui pihak ketiga, melalui dinas-dinas yang mungkin juga bisa melakukan pemotongan," kata Wihadi.