HEADLINE: Muncul Wacana Penyelenggaraan Pemilu 2024 Diundur 2027, Peluangnya?

Wakil Ketua Komisi II Luqman Al Hakim menegaskan bahwa isu Pemilu diundur 2027 adalah hoaks. Ia menduga kabar tak valid itu disulut oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakpastian dan keresahan masyarakat.

"Tujuan akhir mereka adalah menciptakan perluasan ketidakpercayaan rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Upaya pembusukan ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024, yakni untuk membuat Jokowi tidak menjadi faktor penentu (determinant factor) siapa yang akan menjadi Presiden 2024-2029," kata Luqman kepada Liputan6.com, Kamis (19/8/2021).

Ia mengungkapkan, KPU bersama Pemerintah, Komisi II, Bawaslu dan DKPP sudah menyusun draft tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. Ia pun meminta KPU segera memfinalisasi keputusan mengenai tahapan dan jadwal Pemilu 2024 serta mengumumkan kepada masyarakat.

"Isu Pemilu 2024 diundur ke 2027 dikaitkan dengan pandemi covid-19, juga tidak masuk akal. Pertama, negara ini telah dan sedang bekerja keras untuk mengendalikan covid-19. Banyak kemajuan yang telah dicapai. Banyak pihak yang memprediksi pandemi covid-19 akan berakhir 2022. Sudah banyak negara lain yang berhasil mengendalikan covid-19 dan kehidupan masyarakatnya kembali normal," jelas dia.

Kedua, Luqman menambahkan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman menggelar event electoral pada saat Pandemi Covid-19 sedang ganas, yakni Pilkada serentak bulan Desember 2020 kemarin. Pilkada serentak 2020 berjalan lancar dan demokratis.

"KPU dan Bawaslu terbukti dapat menjalankan agenda kenegaraan itu dengan sangat baik. Tidak ada kekacauan atau kegagalan Pilkada serentak kemarin yang disebabkan faktor covid-19," ujarnya.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 jelas mengatur Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan UUD tidak bisa dianulir dengan UU atau Perppu.

"Jelas bahwa setiap lima tahun harus dilaksanakan Pemilu. Sama sekali tidak ada celah konstitusional untuk memundurkan pemilu 2024 ke tahun 2027. Clear ya!" tegas dia.

Ia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak terus menggoreng isu pengunduran pemilu tahun 2027. Keresahan masyarakat yang ditimbulkannya dapat mengganggu penanganan covid-19.

"Seluruh energi bangsa ini harus difokuskan untuk menangani bencana covid-19 agar segera bisa berakhir," ujar Luqman.

Hal senada diungkapkan kolega Luqman di DPR. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan bahwa pelaksanaan gelaran pesta demokrasi lima tahunan tetap dilaksanakan pada tahun 2024. Tidak ada pergeseran waktu pelaksanaan menjadi 2027.

Menurutnya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam hal ini Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemilu dan pemilihan serentak nasional dilaksanakan pada tahun 2024,” ujar Guspardi dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021)

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta KPU RI membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang akan digelar pada 2024.

Kedua skenario itu, yakni pemilu dalam situasi pandemi covid-19 dan pemilu dalam situasi normal. Itu diperlukan sebagai antisipasi berbagai risiko, apabila pandemi belum berakhir.

"Karena pada pilkada 2020 lalu, digelar di tengah pandemi. Kita belum bisa memprediksi kapan pandemi covid-19 selesai," kata dia.

Guspardi mengimbuhkan, dua skenario tersebut tentunya nanti berdampak pada penambahan anggaran. Pada pilkada 2020, DPR sudah memfasilitasi dan meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran.

“Begitu pula untuk pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Apabila pandemi tak kunjung usai, akan ada penambahan anggaran, seperti untuk penerapan protokol kesehatan,” tuturnya.

Guspardi mengatakan, KPU RI tengah menyusun regulasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. KPU mewacanakan usulan pemilu presiden dan legislatif digelar pada 21 Februari 2024 dan pilkada pada 27 November 2024. DPR terbuka dengan usulan KPU.

Namun, dia mengingatkan agar jangan sampai ada tahapan yang berhimpitan antara pilkada dan pemilu. Termasuk pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbarengan dengan hari besar dan juga memperhatikan faktor alam seperti musim hujan dan lain sebagainya. Dan usulan tanggal pelaksanaan oleh KPU juga belum difinalisasi.

“Jadi Jadwal pelaksanaannya belum diputuskan. Kita mencari waktu yang tepat. Setelah masa reses ini selesai Komisi II akan membicarakan dan membahasnya bersama penyelenggaraan pemilu dan Kemendagri," ujar dia.

"Baru berlaku menjadi keputusan setelah dibicarakan dan disahkan oleh DPR dan pemerintah,” dia mengimbuhkan.

Sedangkan Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai masih terlau dini untuk berspekulasi dan membahas Pemilu 2024. Partai Demokrat menyarankan agar fokus mengkritisi dan membantu pemerintah dalam menangani pandemi.

"Masih banyak yang perlu dilakukan, untuk memastikan penurunan jumlah pasien positif covid-19 harian, penurunan jumlah meninggal harian, penurunan positivity rate, dan penurunan death rate, agar bisa mencapai angka seperti sebelum PPKM Darurat 3 Juli 2021," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8/2021).

Saat ini, beberapa indikator memang turun dibandingkan beberapa minggu terakhir. Tapi masih belum serendah seperti sebelum PPKM Darurat pada 3 Juli 2021.

"Apakah sekarang angka positif harian sudah di bawah 10 ribu kembali? Apakah angka kematian sudah di bawah 500, seperti sebelum akhir Juni 2021? Target testing dan vaksinasi harian saja masih jauh dari harapan. Kita butuh kerja dengan hasil nyata, bukan kerja sekedar citra belaka," ujar dia.

Isu ketidakpastian Pemilu 2024 sebelumnya dilontarkan Jazilul Fawaid dalam sebuah acara diskusi bertajuk Pandemi dan Konstelasi Politik 2024. Kala itu, Wakil Ketua MPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ditanya apakah Pemilu 2024 itu benar-benar ada atau tidak.

Jazilul mengungkapkan, sampai saat ini masih belum diketahui ujung dari akhir pandemi covid-19 ini. Bila pandemi masih terus mengganas, kegiatan-kegiatan di tempat yang menimbulkan kerumunan tentu tidak diperbolehkan. Karenanya gelaran pesta demokrasi lima tahunan ini masih unpredictable. 

"Ini yang menjadi tanda tanya kita semua. Jadi kalau kondisinya seperti ini jangankan TPS, masjid saja ditutup. Jadi kalau kondisinya seperti ini tentu unpredictable sampai hari ini," kata Jazilul pada Sabtu 14 Agustus 2021.

Untuk itu, Gus Jazil--begitu sapaan akrabnya-- meminta semua pihak terkait untuk mempersiapkan rencana kemungkinan terburuk. Karena menurutnya, jika itu benar-benar terjadi akan menimbulkan permasalahan terkait ketatanegaraan.

"Itu tentu akan ada problem ketatanegaraan kalau ternyata misalkan pada jadwal yang ditentukan oleh KPU itu kira-kira Februari 2024 ternyata varian Delta itu main lagi, otomatis semua ditutup termasuk TPS. Nah kalau kejadian seperti itu tentu para politisi harus berkumpul mencari jalan," ujarnya.

Kabar ini pun kemudian menuai polemik. Bahkan semakin menghangat setelah tersebar pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra yang menyebut adanya kemungkinan pergeseran waktu Pemilu 2024 menjadi 2027.

Kata Ilham, wacana itu sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.

"Sepertinya akan diundur lagi pilkada dan pemilu serentaknya pada 2027," kata Ilham dalam Seminar Nasional "Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal", Selasa 23 Juni 2020.

Isu ini lantas dibantah oleh Komisioner KPU RI I Dewa Raka Sandi. Dia menegaskan, pernyataan Ilham itu diambil dari kutipan sebuah berita pada Juni 2020 lalu, saat ada wacana revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

"Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra selaku narasumber yang diambil kutipan untuk berita telah menyampaikan klarifikasi kepada media massa bahwa Pemilu sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 diselenggarakan pada tahun 2024," kata Raka Sandi dalam keterangannya, Selasa 17 Agustus 2021.

Yang shahih adalah, tegas Raka, KPU menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, terkait penyelengaraan Pemilu dan Pemilihan. 

"Yang pada prinsipnya mengatur bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024," ungkap Raka Sandi.

Adapun kewenangan dalam hal pembentukan dan perubahan UU, lanjutnya, ada pada pembentuk UU, dalam hal ini adalah DPR bersama Pemerintah.

"KPU selaku penyelenggara Pemilu fokus pada tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau sebatas memberikan masukan dan pengalaman menjalankan Pemilu dan Pemilihan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku perwakilan Pemerintah dan DPR selaku perwakilan legislatif," jelas Raka Sandi.

KPU menyebut kesepakatan Tim Kerja Bersama bahwa Pemilu dan Pemilihan tetap diselenggarakan pada tahun 2024.

"Tetap diselenggarakan tahun 2024, sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016. Pemilu direncanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024," kata Raka Sandi.

Penegasan lainnya juga disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut pemunduran jadwal pemilu tidak mungkin terjadi.

"Pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media massa itu pemilu yang kemudian diundur 2027 itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/8/2021).

Saat ini, KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan pemilu sesuai tahapan yang telah disepakati yakni 2024.

"Kita fokus saja pada persiapan-persiapan tahapan-tahapan yang mungkin akan segera disampaikan KPU. Kepada masyarakat jangan termakan isu-isu yang membuat imun turun. Ini kan kalau yang membuat dinamika-dinamika tidak perlu itu bisa membuat imun turun," katanya.