Ketua MPR Pastikan Amandemen UUD 1945 Tidak Akan Jadi Bola Liar

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tidak akan menjadi "bola liar" atau membuka kotak pandora.

"Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945, sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (14/8/2021). 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku khawatir akan potensi melebarnya pembahasan amendemen UUD NRI 1945. Seperti mendorong perubahan periodesasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

"Presiden Jokowi tidak setuju dengan perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden," kata Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan bahwa Pasal 37 UUD NRI 1945 telah mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi. Perubahan tidak dapat dilakukan secara serta merta.

Perubahan, lanjut Bamsoet harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR RI atau paling sedikit 237 pengusul.