Polda Metro Hentikan Penyekatan di 100 Titik, Berlakukan Ganjil Genap Sampai Patroli

Liputan6.com, Jakarta Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya tidak lagi menerapkan penyekatan di 100 ruas jalan untuk mengatur mobilitas masyarat.

Menurut dia, ini disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru tentang pelaksanaan PPKM level 4 di Jawa dan Bali khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta.

Adapun ini berlaku mulai Rabu 11 Agustus 2021. Nantinya, akan diganti dengan kebijakan baru.

"Mulai besok penyekatan di 100 titik akan dihentikan dan kita ganti 3 cara bertindak yang baru terkait dengan pengendalian mobilitas mulai 10 sampai 16 agustus 2021," kata dia di Polda Metro Jaya, Selasa (10/8/2021).

Dia menuturkan, untuk kebijakan pertama dengan mengaktifkan kembali pembatasan kendaraan menggunakan sistem-ganjil genap di delapan ruas jalan. Hal itu sesuai Surat Keputusan (SK) Kadishub nomor 320 tahun 2021.

"Pembatasan dengan sistem ganjil-genap ini berlaku pukul 06.00 sampai dengan 20.00 WIB. di delapan ruas jalan ini mulai tanggal 12 yaitu hari Kamis akan kita berlakukan kita uji cobakan pembatasan dengan sistem ganjil-genap," jelas Sambodo.

Sambodo menerangkan, kebijakan kedua dengan sistem patroli. Dalam hal ini, tiga pilar yakni TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memantau aktivitas masyarakat secara ketat. Ada 20 kawasan yang mobilitasnya dikendalikan selama 24 jam.

"Kalau ada kerumunan, kalau ada pelanggaran prokes maka akan kita akan woro-woro termasuk juga kalau ada pelanggaran prokes kita sekaligus melaksanakan ops yustisi di 20 kawasan, selain tentu saja ada kawasan-kawasan lainnya yang tetap kita laksanakan pengendalian kalau memang ada pelanggaran prokes," ujar dia.

Untuk yang ketiga, Sambodo menerankan, mengatur mobilitas dengan sistem rekayasa lalu lintas. Dia menyebut, kebijakan itu bersifat situasional tergantung kondisi jalan.

"Ini dilaksanakan apabila terjadi kepadatan lalu lintas atau kerumunan masyarakat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran prokes. Ini bersifat situsional, ketika menemukan pelanggaran prokes maka kami dengan TNI dan pemda akan melakukan penutupan di sekitar lokasi," jelas Sambodo.