KPK Tolak Rekomendasi Ombudsman yang Meminta Pegawai Tidak Dipecat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan, tidak akan menjalani rekomendasi yang diberikan Ombudsman terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Salah satu rekomendasi Ombudsman yakni KPK tidak boleh memberhentikan pegawai akibat tak lulus TWK. Ombudsman meminta KPK mencabut Surat Keputusan 652 sesuai dengan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta agar TWK tak merugikan pegawai.

"Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan bahwa KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPK Nomor 652 Tahun 2021 karena merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN tidak berdasar hukum," ujar Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Kamis (5/8/2021).

Ghufron memastikan hingga kini pihaknya tidak pernah mencabut SK yang memberhentikan puluhan pegawai KPK tersebut. Dalam SK tersebut 75 pegawai dibebastugaskan, dan 51 dari 75 orang tersebut akan dipecat pada November 2021.

"Jadi sekali lagi, urusan atau pun masalah kami dengan pegawai KPK termasuk juga yang dipertanyakan pembebastugasan berdasarkan SK 652 sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah mencabut. Itu yang kami sampaikan, terima kasih," kata Ghufron.

Ghufron menyatakan pihaknya keberatan dengan laporan hasil akhir Ombudsman yang menyatakan ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.

"Kami menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan Ombudsman RI," ujar Ghufron.

Saksikan video pilihan di bawah ini: