Menko PMK soal Bansos: Ingat Tak Ada Pemotongan, Orang Lagi Susah

Oleh Lizsa Egeham pada 04 Agu 2021, 13:29 WIB
Diperbarui 04 Agu 2021, 13:29 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy
Perbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau tempat isolasi mandiri bagi mereka yang nekat mudik ke Kota Madiun, yaitu di bekas Rumah Tahanan Militer (RTM) Madiun, Minggu, 25 April 2021. (Dok Kemenko PMK)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan agar tidak ada pemotongan nominal bantuan sosial (bansos) untuk warga.

Peringatan itu ditujukan untuk semua pihak, terlebih bagi aparat perangkat kelurahan/desa dan pihak RT/RW dalam menyalurkan bansos.

"Pokoknya tidak boleh ada pemotongan. Semuanya harus disampaikan kepada yang berhak. Ingat ini orang lagi susah jangan memanfaatkan orang susah untuk kepentingan pribadi ya," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu (3/8/2021).

Menurut dia, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan jaring pengaman sosial untuk warga di masa pandemi Covid-19. Mulai dari, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan bantuan beras 10 kilogram.

"Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan warga miskin dan rentan di masa pandemi Covid-19 dengan menyalurkan bantuan sosial," jelas Muhadjir.

Muhadjir mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar bansos harus sampai ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan. Untuk itu, dia selalu menekankan aparat kelurahan/desa dan RT/RW agar memperhatikan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Masih Ada Tak Terima Bansos

Sejauh ini, kata Muhadjir sudah banyak keluarga kurang mampu yang sudah menerima bansos. Namun, dia menemui masih ada warga kurang mampu dan penyandang disabilitas di Desa Sukamantri, Kabupaten Sukabumi yang tidak menerima bantuan sosial.

Hal sama ditemukan Muhadjir Di Desa Sukaraja, Sukabumi dimana masih warga miskin tidak menerima satupun dari skema bansos yang ada. Dia pun meminta pemerintah daerah mencatat warga yang tidak terdata agar segera diusulkan untuk masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Saya pesan kepada pemerintah daerah utamanya perangkat desa agar betul-betul melihat warganya agar jangan sampai kelewatan tidak mendapatkan bantuan," ujar dia. Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya membantu semua warga yang membutuhkan bantuan di masa pandemi Covid-19. Pihak TNI/Polri serta pemerintah daerah juga ikut berupaya memberikan bansos untuk meringankan beban warga yang belum menerima program bantuan sosial dari pemerintah.

"Pokoknya kita akan bantu semua warga yang membutuhkan. Kalau dia belum terjangkau oleh Bantuan Kemensos itu ada bantuan dari Dana Desa atau kelurahan. Kalau belum juga Pak Bupati, Walikota juga menyediakan anggaran dana refocusing APBD," kata dia.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya