Pimpinan MPR: Perpanjangan PPKM Level 4 Dikhawatirkan Turunkan Kepercayaan Rakyat ke Pemerintah

FOTO: Kendaraan Menuju Depok Tertahan di Pos Penyekatan PPKM Darurat — Petugas melakukan penyekatan kendaraan menuju Kota Depok di perempatan Jalan Komjen Pol M Jasin (Akses UI), Depok, Senin (5/7/2021). Imbas dari operasi penyekatan tersebut, kendaraan yang akan masuk atau melintas Kota Depok terhambat dan terjadi antrean. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid berpandangan, apabila PPKM Level 4 dilanjutkan terus menerus maka dapat menunjukkan kebijakan yang diambil pemerintah tidak efektif dilaksanakan di lapangan.

"Perpanjangan PPKM dapat menurunkan kepercayaan masyarakat karena pemerintah dianggap kurang berhasil mengatasi keadaan," ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid dalam keterangan tertulis diterima, Senin (2/8/2021).

7 Respons Mulai Umat Hindu, Menteri, hingga Ketua MPR soal Rencana KUA Jadi Tempat Pernikahan Semua Agama
IKN Rawan Banjir, Ketua MPR Minta Pemerintah dan Otorita Siaga

Karenanya, dia meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perpanjangan atau penghentian PPKM Covid-19. Menurut dia, apabila PPKM kembali dilanjutkan, pemerintah harus bertanggung jawab dalam membantu pemberian bantuan sosial secara lebih menyeluruh kepada masyarakat kecil dan insentif kepada pelaku usaha.

"Memang serba sulit. Saya berharap pemerintah mengambil keputusan yang terbaik, seksama dan terukur," harap dia

Gus Jazil juga mengingatkan, jika Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali diperpanjang, kelesuan ekonomi akan semakin menjadi-jadi.

"Kalau diperpanjang lagi, tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tandas Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kericuhan terjadi antara pedagang kaki lima dengan para petugas yang tengah menerapkan razia PPKM Darurat. Para pedagang merasa larangan berjualan hingga 20 Juli 2021 sangat memberatkan dan bantuan yang didapat tak dapat memenuhi kebutuhan hidup.

2 dari 2 halaman

Pemberlakukan PPKM Darurat

Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli-20 Juli lalu di wilayah Jawa-Bali sebagai upaya menekan penyebaran kasus Covid-19. Namun seiring berjalannya waktu, lonjakan kasus belum bisa ditekan bahkan justru meninggi.

Pemerintah kemudian memberlakukan PPKM level 4 pada 21-25 Juli. Kemudian, pemerintah memutuskan untuk memperpanjangnya hingga hari ini, 2 Agustus 2021.

Namun, kasus Covid-19 dan angka kematian masih cukup tinggi. Data terakhir per Minggu (1/8/2021), penambahan kasus harian tercatat ada 30.738 kasus baru.

Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan jumlah penambahan harian saat PPKM Darurat pertama kali diberlakukan pada 3 Juli lalu sebanyak 27.913 kasus harian. Secara akumulatif hingga saat ini ada 3.440.396 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Hal yang menggembirakan, data pasien sembuh harian mencapai 39.446 pasien. Total pasien sembuh dari Covid-19 ada 2.809.538 orang. Tetapi hal itu tidak menampik angka kematian harian yang juga masih meroket dengan sebanyak 1.604 pasien yang tutup usia sehingga jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 hingga saat ini menjadi 95.723 orang.

MPR
Organisasi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.
Lihat Selengkapnya
MPR
PPKM Level 4
Agenda
PPKM Level 4 adalah upaya pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur perpanjangan PPKM Darurat.
Lihat Selengkapnya
PPKM Level 4
Level PPKM
Agenda
Istilah yang dipakai bukan lagi PPKM Darurat, tetapi PPKM Level.
Lihat Selengkapnya
Level PPKM
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM