Sederet Tanggapan Pro-Kontra Fasilitas Hotel Isolasi Mandiri Anggota DPR

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memandang kebijakan kerja sama antara DPR dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi mandiri (isoman) menjadi sebuah kebijakan yang berdampak positif.

Pasalnya, di tengah menurunnya jumlah pelanggan komersial, alih fungsi jadi tempat isoman dijadikan satu strategi bertahan.

Sekjen PHRI Maulana Yusran menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menilai, pada dasarnya setiap instansi baik swasta maupun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengarahkan karyawannya untuk isoman di tempat tertentu.

Bahkan, ia mengatakan telah banyak perusahaan asing yang melakukannya sejak awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Dengan cara perusahaan mem-booking hotel untuk dijadikan tempat Isoman.

"Yang perlu dipastikan, hotel tempat isolasi mandiri tersebut harus mengikuti standar isoman yang benar, jangan sampai campur orang (Covid-19 dan sehat) di sana," katanya saat dihubungi Liputan6.com, Rabu 28 Juli 2021.

Yusran melanjutkan, dengan demikian, pendapatan hotel setidaknya bisa didapatkan dari biaya sewa yang dibayarkan instansi tersebut. Hal itu disebut-sebut sebagai strategi bertahan yang dilakukan oleh pengusaha hotel.

"Kita sepakat aja, itu jadi bagian untuk membantu hotel untuk mencoba untuk bertahan. Dengan merubah strategi dengan menerima isolasi mandiri dari korporasi baik pemerintah atau swasta," ucap dia.

Ketika disinggung mengenai alih fungsi hotel tersebut, Ia mengatakan sejumlah hotel telah melakukan strategi tersebut sejak 2020. Namun, itu juga dikembalikan kepada pengusaha hotel, apakah berminat menjalankan strategi tersebut atau tidak.

"Pelakunya (usaha hotel) berminat gak untuk ikut strategi, biasanya ada proses, tidak ujug-ujug. (Tahapannya) hotel dengan korporasi itu akan berdialog, sejauh mereka sepakat, pasti itu akan terjadi (alih fungsi hotel)," jelas Yusran.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini angkat bicara soal pro-kontra fasilitas isolasi mandiri (isoman) hotel mewah bagi anggota dewan dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut Jazuli, kebijakan Sekjen DPR itu harus memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang kesulitan menjangkau fasilitas selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

"Praktiknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Covid-19 ini," ujar Jazuli dalam keterangannya.

Untuk itu, anggota Komisi I DPR ini meminta agar Sekjen DPR tidak perlu menyewa fasilitas khusus seperti hotel atau penginapan, melainkan menggunakan wisma milik DPR.

"Tidak perlu menyewa hotel atau penginapan, cukup memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR seperti Wisma DPR di Kopo Bogor atau fasilitas milik DPR lainnya," ucapnya.

Selain itu, Jazuli menyarankan Wisma Kopo tidak hanya dikhususkan bagi anggota Dewan yang isolasi, melainkan untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan.

"Bahkan kami mengusulkan agar fasilitas isoman tersebut tidak hanya digunakan oleh anggota dan pegawai DPR tapi juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri," pungkas Jazuli.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf angkat bicara soal pemberian fasilitas isolasi mandiri dari Setjen DPR bagi anggota maupun staf parlemen yang terpapar Covid-19. Menurut dia, ini hanya bentuk kesiagaan dalam menjaga para anggota DPR RI.

"Ini sebagai kesiagaan dalam menjaga kondisi anggota," kata Bukhori saat dikonfirmasi.

Dia mengungkapkan, alasan lain isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 dilakukan di hotel lantaran rumah sakit sudah tak kapasitasnya.

"Karena di rumah sakit sudah tidak ada seat-nya,tapi dengan catatan transparan dan harga yang wajar," jelas Bukhori.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, tidak semua anggota dewan menggunakan fasilitas isolasi di hotel berbintang bagi yang terpapar Covid-19.

"Saya anggap tidak semua anggota memakai fasilitas itu, tolong masyarakat bantu apakah fasilitas dari Sekjen benar dimanfaatkan anggota dan TA (tenaga ahli," kata Sahroni.

Politikus Partai Nasdem itu mengaku menggunakan dana pribadi saat ada keluarga atau stafnya yang terpapar Corona.

"Tapi saya pribadi keluarga sanak saudara yang kena sudah membaik, kami anggota DPR dan TA kita fasilitasi sendiri dengan dana sendiri," ucap dia.

Meski demikian, Sahroni menganggap kebijakan Sekjen DPR yang memfasilitasi anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala dapat isolasi di hotel berbintang, karena kondisi rumah sakit (RS) sekarang hampir semua penuh.

"Ini masa pandemi ini para anggota DPR (butuh) RS dan kondisi agak parah, tapi kondisi RS penuh, maka mungkin Sekjen DPR melakukan hal itu," tandas Sahroni.

Sementara itu, Fraksi NasDem DPR RI menyatakan menolak faslitas hotel untuk isolasi mandiri para anggota DPR RI staf dan Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan DPR.

Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali mengatakan, kebijakan Sekjen DPR itu berlebihan.

"Fraksi Partai Partai secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesekjenan DPR. Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan," kata M. Ali pada wartawan.

Bagi NasDem, kata Ali, kepercayaan publik terhadap DPR haruslah dijaga. Salah satunya dengan cara berempati dengan masyarakat yang kini sedang kesulitan saat pandemi.

"DPR harus memberikan kesan untuk tidak berjarak dengan kepentingan rakyat sekaligus berempati terhadap situasi yang tengah terjadi," ucapnya.

Fraksi Partai NasDem, lanjut Ali, mengajak semua pihak untuk berempati terhadap mereka yang penuh keterbatasan di tengah kondisi pandemi saat ini.

“NasDem memandang, para anggota dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga untuk membiayai sendiri isolasi mandiri," katanya.

M. Ali menyarankan alokasi anggaran untuk isoman di hotel itu dialihkan untuk fasilitasi rakyat yang isolasi.

"Lebih tepat fasilitas tersebut untuk kalangan rakyat bawah," pungkasnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP, Anas Thahir mengkritik kebijakan Kesetjenan DPR RI yang memberikan fasilitas hotel bintang tiga untuk isolasi mandiri (isoman) anggota dewan yang terpapar Covid-19.

Menurut Anas, fasilitas isoman anggota DPR di hotel berbintang itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Apalagi selama ini banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 kesulitan mendapatkan fasilitas isolasi.

“Fasilitas isoman yang dipersiapkan oleh Kesekjenan DPR RI saya nilai kontra porduktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com.

Politikus PPP itu mengingatkan bahwa anggota dewan bisa menggunakan rumah dinasnya untuk melakukan isoman. Apalagi menurutnya, rumah jabatan atau rumah dinas memiliki fasilitas yang mumpuni.

“Anggota DPR yang positif Covid masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). RJA cukup representatif untuk tempat isoman karena memang tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain,” terangnya.

Anas meminta anggaran sewa hotel dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid. Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman,” terangnya.

Apabila akhirnya Setjen DPR tetap menyewa hotel, dia meminta agar fasilitas itu tidak hanya bisa diakses anggota dewan dan staf saja. Menurut dia, fasilitas itu seharusnya juga bisa digunakan masyarakat umum yang membutuhkan.

“Mungkin saja kesekjenan menyiapkan tempat isoman untuk pegawai Kesekjenan. Jika hal itu juga tujuannya, maka tidak perlu juga menjadikan hotel sebagai tempat isoman sebagaimana tidak diperlukannya hotel khusus untuk tempat isoman anggota DPR. Jika memang pemerintah hendak menyiapkan hotel untuk tempat isoman, maka tempat tersebut harus bisa diakses semua pihak yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut, seharusnya Rumah Jabatan Anggota DPR RI bisa dimaksimalkan untuk isolasi mandiri (isoman) dan tidak perlu fasilitas hotel.

"Saya sejak awal sudah menyuarakan agar Rumah Jabatan Anggota DPR RI digunakan sebagai tempat isoman. Karena itu terkait adanya usulan fasilitas hotel, sikap kami tetap sama yaitu maksimalkan saja rumah jabatan," kata Eddy dalam keterangannya.

"Rumah Jabatan Anggota itu kompleks yang terintegrasi dan tertutup dari warga. Itulah kenapa sejak awal saya meyakini Rumah Jabatan bisa digunakan untuk warga Isoman," lanjut Eddy.

Karena itu, Eddy yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengajak Anggota Fraksi PAN yang lain memaksimalkan dan menyediakan rumah jabatannya sebagai tempat isoman.

"Saya sudah sampaikan ke teman-teman di Fraksi PAN bahwa fasilitas hotel itu tidak tepat di tengah pandemi dan kesulitan ekonomi rakyat saat ini. Kita maksimalkan saja Rumah Jabatan Anggota jadi rumah isoman," ucap dia.

Namun, jika kebijakan fasilitas hotel isoman untuk Anggota dan staf DPR itu tetap dijalankan, Eddy menegaskan tidak akan memanfaatkan fasilitas itu.

"Saya pribadi tidak akan menggunakan fasilitas itu dan tetap akan mengajak teman-teman untuk tetap memaksimalkan rumah jabatan. Lebih baik anggarannya digunakan untuk membantu rakyat di saat pandemi ini," pungkas Eddy.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, pihaknya menolak fasilitas hotel isolasi untuk anggota DPR yang terpapar Covid-19.

Menurut dia, anggaran untuk sewa hotel lebih berguna untuk membantu masyarakat yang isoman.

"Fraksi PKB tegas menolak, kami mendahulukan kepentingan rakyat sesuai maklumat Ketum PKB agar jajaran FPKB turun tangan melayani masyarakat yang sedang isoman," kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).

Dia menyebut kebijakan dari Kesekjenan DPR itu berlebihan dan tidak diperlukan anggota DPR. Menurutnya yang lebih membutuhkan diberikan fasilitas adalah masyarakat umum.

"Jelas itu berlebihan alias mubadzir, mohon kembalikan saja anggarannya untuk kepentingan rakyat yang isoman," tegas dia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara mengenai fasilitas hotel berbintang untuk isolasi mandiri (isoman) anggota dewan yang kini menuai kontroversi.

Dasco menyebut fasilitas itu bukan hanya untuk anggota Dewan, melainkan seluruh perangkat di lingkungan parlemen, yakni staf, tenaga ahli dan ASN.

"Jadi tolong media dan publik menyimak bahwa ini tidak khusus anggota DPR, tapi perangkat DPR keseluruhan," kata Dasco pada wartawan.

Dasco menyatakan, tempat prioritas untuk isoman DPR adalah Wisma milik DPR, yakni Wisma Kopo.

"Berdasar skala prioritas, pertama kami menyiapkan lebih dulu Wisma Kopo di DPR. Wisma Kopo itu adalah faslitas DPR yang punya banyak kamar,” katanya.

Sementara hotel yang disiapkan Sekjen DPR, menurut dia, adalah cadangan apabila Wisma Kopo penuh.

"Kalau kemudian di sana penuh berjaga-jaga ada dua tempat yang disiapkan Kesekjenan. Tentu ini upaya kami menekan laju Covid dan jaga-jaga dampak Covid di lingkungan DPR sesuai aturan yang ada,” terang dia.

Politikus Gerindra itu menyebut, banyak staf dan ASN yang tidak memiliki rumah dinas, sehingga apabila isoman di rumah akan menularkan keluarganya.

"Skala prioritas kita adalah apabila di rumah jabatan tidak bisa. Ini kan bukan hanya DPR, ada ASN yang berkumpul dengan keluarga, ada TA. Nah, kalau mereka sakit tidak dicarikan tempat otomatis akan menular," pungkas dia.

(Deni Koesnaedi)