Sukses

PPKM Level 4, Masyarakat Harus Aktif Lakukan Perubahan

Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di berbagai daerah terus dilakukan untuk menurunkan laju penurunan kasus Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di berbagai daerah terus dilakukan untuk menurunkan laju penurunan kasus Covid-19. Salah satunya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi DI Yogyakarta, Sumadi, mengatakan pihaknya terus berupaya menekan laju peningkatan kasus Covid-19. Termasuk dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021.

"Kalau kita lihat, kondisi di jalan wilayah Yogyakarta selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya. Karena untuk mencegah penyebaran Covid-19 memang dilakukan pembatasan-pembatasan, dan hal ini diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Sumadi seperti dalam siaran tertulis Kominfo, Rabu (28/7/2021).

Dia mengakui, PPKM Level 4 efektif membatasi mobilitas warga dan sejauh ini warga DIY taat mematuhinya.

"Kami libatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama, sehingga jika ada penyekatan masyarakat akan memahaminya," tutur Sumadi.

Menurut dia, Pemda DIY terus mendorong sejumlah upaya untuk menanggulangi lonjakan kasus Covid-19 bekerja sama TNI Polri dan Satgas Penanganan Covid-19. Antara lain dengan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, termasuk menambah persediaan oksigen di RS serta layanan dukungan untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Hasilnya, bed occupancy ratio (BOR) Provinsi DI Yogyakarta turun setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir dilakukan dengan baik.

"Selain tingkat keterisian tempat tidur yang menurun, kami juga membuka RS darurat di berbagai lokasi. BOR sempat di atas 80%, dan kami tambahkan fasilitas kamar tidurnya sehingga berhasil menurunkan BOR. Strateginya, pasien yang masuk RS hanya yang membutuhkan penanganan darurat, pasien yang sembuh dipindah ke shelter yang juga dilengkapi nakes danakomodasi sesuai kebutuhan sehingga beban RS berkurang,” jelas Sumadi.

DI Yogyakarta juga menggencarkan 3T (Tracing, Testing, Treatment) terutama setelah ada kenaikan angka kematian.

"Banyak yang meninggal dalam isolasi mandiri. Saat itu ada sekitar 25ribu orang yang melakukan isolasi mandiri yang tidak dikontrol karena mereka tidak lapor RT ataupuskesmas. Saat saturasi oksigen menurun, penanganan menjadi terlambat," ujar Sumadi.

Pemda Yogyakarta juga siap menyalurkan bansos berupa uang, sembako, obat-obatan dan vitaminke masyarakat terdampak.

"Kami sudah mendapat lampu hijau dari pusat terkait penggunaan Dana Keistimewaan untuk penanganan Covid-19. Semua upaya penanganan Covid-19 diupayakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat bisa mengggunakan bantuan permodalandengan menjalankan bisnis sesuai prokes," urai Sumadi soal PPKM Level 4.

 

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Duta Perubahan Perilaku

 

Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi.

"Karenanya, sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes, memahami risiko dan bahaya Covid-19," ujarnya.

Sonny menambahkan, sejak 7 Desember 2020 hingga hari ini (28/7/2021), Duta Perubahan Perilaku telah mengedukasi 55 juta orang.

"Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela," jelas Sonny.

Para Duta itu telah membagikan 17,2 juta masker kepada masyarakat. Selama PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 telah terjadi penambahan Duta Perubahan Perilaku 13 ribu orang yang direkrut, dilatih dan diterjunkan ke masyarakat, di mana sekitar 2,7 juta orang telah mendapatkan edukasi langsung.

Duta Perubahan Perilaku yang tersebar di 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota berkontribusi untuk meningkatkan angka kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya dengan pemberlakukan PPKM sejak 3 Juli hingga kini.

Pada kesempatan yang sama, Dokter Konsultan RSDC Wisma Atlet, dr Andi Khomeini Takdir SpPD-KPsi, mengatakan, sebagai dokter bukan hanya membantu dan merawat pasien. Dokter juga berusaha mengurangi jumlah pasien yang dirawat di RS.

"Tujuannya adalah bagaimana agar kurva pandemi selandai mungkin. Untuk itu perlu dilakukan upaya preventif promotif," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.