Kebijakan Ekonomi Menko Airlangga Saat PPKM Dinilai Sangat Tepat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di mana ada beberapa pelonggaran, bantuan sosial dan insentif untuk dunia usaha.

Pengamat ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai kebijakan pelonggaran saat perpanjangan PPKM sangat tepat. Pelonggaran yang diberikan seperti menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa toko atau outlet, memperbolehkan usaha-usaha kecil untuk tetap buka dengan protokol kesehatan ketat sampai jam tertentu.

"Menurut hemat saya sudah tepat untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat," kata Rahma saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).

Menurut Rahma, dengan adanya kelonggaran tersebut dapat menjaga kestabilan ekonomi dan akan berimbas pada masyarakat menengah ke bawah. Saat ini, sambung Rahma, masyarakat tidak bisa leluasa untuk melakukan usaha karena pembatasan mobilitas terutama warung-warung penjual makanan atau kuliner.

Rahma mengakui pemberlakuan PPKM ini sebenarnya sangat tidak diharapkan. Sebab akan berdampak pada menurunnya sendi-sendi ekonomi dan sosial dan dapat menurunnya imun.

"Dengan langkah pemerintah ini dapat meringankan beban mereka yang terdampak," ujar Rahma.

Dia mengakui, alternatif memperpanjang PPKM Darurat memang pilihan sulit. Tak ada pilihan lain untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang begitu menakutkan. Apalagi saat ini Indonesia menjadi rangking tertinggi kasus kematian akibat Covid-19 di dunia.

"Nah salah satunya jalan ya harus memberlakukan lagi PPKM Level 4 ini," ujar Rahma.

Jadi sambung Rahma, dengan adanya kelonggaran seperti menanggung PPN atas sewa toko atau outlet, memperbolehkan usaha-usaha kecil untuk tetap buka langkah yang tepat.

"Sangat baik untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat terutama menjaga masyarakat tidak terlampau stres," ujar Rahma.

Saksikan video pilihan di bawah ini: