Alasan Pemkot Depok Belum Gelontorkan Anggaran Bansos Non-DTKS

Oleh Dicky Agung Prihanto pada 25 Jul 2021, 02:26 WIB
Diperbarui 25 Jul 2021, 02:26 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mendampingi Mendagri Tito Karnavian saat peresmian mobil swab keliling
Perbesar
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mendampingi Mendagri Tito Karnavian saat peresmian mobil swab keliling di Balai Kota Depok. (Liputan6.com/Dicky Agung Prihanto)

Liputan6.com, Depok - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintah seluruh kepala daerah, termasuk Wali Kota Depok Mohammad Idris untuk menggunakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk bantuan sosial (Bansos) kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Depok belum memberikan bansos kepada warga yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dikarenakan sempat mendapatkan teguran.

“Ini yang kita ragu mengeluarkan non-DTKS. Pada 2020 kita pernah memberikan bansos menggunakan data non-DTKS dan kita masuk catatan BPK, karena non-DTKS,” ujar Idris, Sabtu (24/7/2021).

Atas persoalan tersebut, Pemkot Depok belum melakukan penganggaran bansos untuk non-DTKS. Pemkot Depok meminta pemerintah pusat dan provinsi mencairkan bansos kepada warga terdampak. Nantinya setelah bantuan tersebut disalurkan, Pemkot Depok akan segera menyalurkan.

“Ada sekitar 98.000 data DTKS-nya harus diperbaiki, apakah APBD atau tidak ini yang kita minta arahan,” terang Idris.

Idris menjelaskan, Pemkot Depok tidak ingin terdapat data penerima yang sama. Kendati, Mendagri memberikan arahan bahwa lebih baik pemberian dobel daripada warga tidak dapat bansos sama sekali.

Selain itu, Pemkot Depok bersama Forkopimda, khususnya Polres Metro Depok dan Kejari Kota Depok akan membuat kesepakatan terkait bansos.

“Kita buat kesepakatan bersama dan pendampingan untuk realisasi dampak Covid-19 untuk bansosnya, nanti akan ada pendataan ulang,” ucap Idris.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Bansos dari Dana CSR

FOTO: Pemprov Jabar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak COVID-19
Perbesar
Pengemudi ojek online mengemas bansos untuk warga yang terdampak COVID-19 di Kantor Pos, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/4/2020). Bansos khususnya disalurkan di zona merah persebaran yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi dengan memberdayakan ojek online. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selain itu, lanjut Idris, pemberian bansos tidak hanya menggunakan anggaran BTT. Pemerintah Kota Depok diberikan keleluasaan untuk memberikan bansos kepada warga melalui CSR, Baznas atau lembaga zakat yang lainnya.

“Ini yang juga kita sedang diupayakan perusahaan yang bisa beroperasi baik itu esensial dan kritikal tolong sumbangannya. Mereka kan usaha, keuntungannya bagi untuk bansosnya dan kita sudah menyurati mereka,” ungkap Idris.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya