MAKI Cabut Permohonan Uji Materi Aturan Status ASN Pegawai KPK

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) (Liputan6/Putu Merta)

Liputan6.com, Jakarta Perkumpulan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) mencabut permohonan terkait uji materiil mengenai status ASN pegawai KPK.

Pencabutan Perkara Nomor 25/PUU-XIX/2021 ini dikonfirmasi langsung oleh Bonyamin bin Saiman dalam sidang materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945, Kamis (22/7/2021) pagi.

Dalam persidangan, Ketua Panel Aswanto menanyakan hal tersebut kepada Boyamin yang juga merupakan kuasa hukum Pemohon. Ia mengatakan, meski MK telah menerima surat permohonan pencabutan tertanggal 21 Juni 2021, untuk lebih meyakinkan, MK perlu adanya konfirmasi hal tersebut kepada Pemohon.

"Sekalipun kami telah menerima surat permohonan pencabutan tertanggal 21 Juni 2021 ditandatangani oleh kuasa Pemohon, tetapi untuk meyakinkan Mahkamah apakah betul ini surat yang berasal dari Pemohon," ujar Aswanto yang juga didampingi oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

"Nah, untuk itu diminta kepada Saudara membacakan surat yang kami terima sama dengan yang Saudara miliki. Sehingga kita punya keyakinan bahwa memang perkara ini telah dicabut atau diajukan permohonan pencabutan," imbuh Aswanto seperti dikutip dari laman mk.ri.

Menanggapi pertanyaan dari Ketua Panel Aswanto, Bonyamin Saiman selaku kuasa hukum Pemohon membenarkan adanya surat tersebut. Ia menjelaskan sejumlah alasan terkait penarikan kembali permohonan dikarenakan Covid-19.

Selain itu, ia menyebut kedudukan hukum para Pemohon tidak relevan untuk menguji Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C frasa 'dapat' serta frasa 'ketentuan peraturan perundang-undangan' UU KPK.

"Alasan kedua, ketika ini menjadi legal standing setelah kami mengajukan permohonan pegawai KPK yang tidak lulus tes kebangsaan lalu kemudian mengajukan permohonan juga sehingga kami merasa legal standing kami tidak relevan karena yang dirugikan telah mengajukan sehingga kami berpikiran jangan sampai jadi pengganggu dari temen-temen pegawai KPK yang tidak lulus TWK tersebut untuk mengajukan uji materi baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ungkap Bonyamin.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam beberapa bulan terakhir ini, sering muncul adanya gugatan terhadap keputusan yang telah disahkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Melalui Mahkamah Konstitusi tentunya. Lalu, apa beda sidang uji formil dengan uji materi di MK?

2 dari 2 halaman

Alasan Lain Pencabutan

Lebih lanjut Bonyamin mengatakan bahwa adanya permohonan pencabutan ini dengan harapan tidak ada blacklist jika suatu saat akan mengajukan permohonan kembali.

Sebelumnya, para pemohon mengajukan uji materi Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

Para pemohon menilai, pemberlakuan Pasal 69B Ayat 1 dan Pasal 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 itu berpotensi menghilangkan pegawai KPK yang profesional, telah teruji memiliki integritas dan pengabdian panjang dalam pemberantasan korupsi.