DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Satgas Covid-19 RT/RW soal Kepatuhan Prokes Menurun

Zona Merah Covid-19 di Jakarta Menyebar Jadi 54 RW — Seorang anak mengenakan masker saat bermain di depan rumah di RW 004, Cipinang Melayu, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 54 rukun warga (RW) menjadi zona merah Covid-19 per 21 Januari 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak mengaku setuju dengan pernyataan Satgas Covid-19 yang menilai warga di Ibu Kota masih tidak patuh dengan protokol kesehatan.

Pelanggaran protokol kesehatan seringkali dia jumpai di wilayah tempat tinggalnya di Kelurahan Lagowa, Jakarta Utara. Banyak masyarakat berkumpul tanpa menggunakan masker.

"Saya ketemu tuh bapak-bapak berkumpul ada enam orang, ngopi, enggak pakai masker, enggak jaga jarak. Ibu-ibunya juga demikian, apalagi anak-anaknya," kata Johnny saat dihubungi, Kamis (22/7/2021).

Menurut dia, penambahan tenaga kesehatan hingga kapasitas tempat tidur di RS rujukan tidak diiringi dengan kepatuhan masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Johnny juga mempertanyakan terkait kinerja Satgas Covid-19 tingkat RT dan RW yang tidak berjalan maksimal.

"Selama ini katanya dibentuk satgas-satgas RT, RW, tapi itu enggak jalan. Padahal saya sudah katakan, enggak akan mampu pemerintah kita ini, apalagi Pemprov DKI Jakarta mengatasi ini kalau hanya dari sisi pandangan," ucap dia.

Lanjut dia, keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengendalian pandemi Covid-19. Sebab saat ini penularan sudah terjadi di permukiman warga.

Karena hal itu, Johnny meminta Pemprov DKI perlu melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat untuk pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan.

"Tidak cukup hanya RT-RW, tapi juga libatkan posyandu, dasawisma, ibu-ibu jumantik, dan tokoh masyarakatnya. Kita bikin semacam pengawasan keliling di setiap RW, seperti siskamling. Kita pernah punya reputasi yang baik untuk itu," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Petugas gabungan pemrov DKI Jakarta terus berpatroli mengimau warga untuk pastuh aturan PSBB seperti tidak berkerumun dan mengenakan masker. Petugas bubarka ojol yang berkerumun dan menurunkan paksa penumpang angkot yang tidak mengenakan masker.

2 dari 2 halaman

Masih Banyak Tak Disiplin

Sebelumnya, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, mengungkapkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan protokol kesehatan (prokes) seluruh daerah selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Hasilnya, masih ada 26 persen desa/keluruhan di Indonesia yang tidak patuh terhadap penerapan prokes selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Terdapat 26 persen desa/kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjalankan prokes memakai masker serta 28 persen dalam menjaga jarak," kata Wiku lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Sementara untuk kepatuhan prokes di tingkat daerah, Banten dan DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling abai dalam hal memakai masker dan menjaga jarak.

"Desa/kelurahan yang tidak patuh memakai masker, paling banyak di Banten sebanyak 28,57 persen. Sedangkan desa/kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan paling banyak yaitu 48,26 persen atau hampir setengah kelurahan di DKI," ungkap Wiku.