Usai Ditegur Mendagri, Insentif Tenaga Kesehatan Sulsel Cair

FOTO: Pesan Nakes dalam Peringatan 1 Tahun RSDC Wisma Atlet — Sejumlah tenaga kesehatan menuliskan ucapan setahun RSDC Wisma Atlet saat acara bermain angklung di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara tersebut dilakukan dalam rangka satu tahun beroperasinya RSDC Wisma Atlet Kemayoran. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) segera dibayarkan. Target pencairan insentif nakes dengan nilai Rp 18 miliar tersebut menindaklanjuti atensi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Sebelumnya, Mendagri telah mengirimkan surat teguran tertulis kepada 19 provinsi yang realisasi dana penanganan Covid-19 masih minim. Termasuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latif, mengungkapkan, hasil review, insentif nakes sudah bisa dirampungkan, hari ini Senin (19/7/2021). Meski masih tersisa RSUD Labuang Baji, yang data pendukungnya belum lengkap.

"Insyaallah besok (hari ini) bisa rampung hasil review-nya," kata Sulkaf, Senin (19/7/21).

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ichsan Mustari menjelaskan, pembayaran nakes yang sudah diajukan pihak rumah sakit mencapai Rp 8 miliar lebih. Rumah sakit yang telah mengajukan pencairan insentif nakesnya antara lain RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi, RSUD Haji, dan RSUD Labuang Baji.

Kata Ichsan, keterlambatan disebabkan karena menunggu hasil verifikasi dari tim verifikator fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan verifikator Dinas Kesehatan.

"Telah kami ajukan ke Inspektorat Daerah untuk direview dan ke BKAD untuk proses selanjutnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid mengungkapkan, pihaknya sudah membayarkan biaya untuk program penanganan Covid-19 senilai Rp 79 miliar lebih. Sementara untuk insentif nakes, segera dibayarkan jika telah diverifikasi.

"Masih dalam proses. Harus diverifikasi dulu oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," kata Rasyid.

Dia menjelaskan, pembayaran insentif nakes mesti menunggu hasil verifikasi APIP. Verifikasi APIP sangat penting untuk mencegah adanya kesalahan dalam pembayaran.

"Setelah semua clear, akan langsung dibayarkan. Jadi, bukan tidak mau dibayar. Tapi ada prosesnya," pungkasnya.

Terpisah, Direktur RSKD Dadi, dr Arman Bausat mengaku senang mendengar kabar insentif para nakes yang telah berjibaku menangani pasien Covid-19 segera cair. Dia menyebut selama April, ada 106 nakes yang bertugas. Sementara untuk Mei, jumlah nakes bertambah menjadi 166 orang seiring bertambahnya jumlah pasien Covid-19.

Kemudian pada Juni, jumlah nakes kembali ditambah 100 orang menjadi 266 nakes.

"Pemberian insentif kepada nakes bervariasi. Nilainya melihat tingkat kehadirannya dan lamanya bekerja," tuturnya.

Arman menerangkan, jika dirata-ratakan, dokter spesialis bisa mendapat insentif Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan, perawat Rp 10 juta per bulan, dan nakes lain Rp 5 juta per bulan dalam hal ini petugas laboratorium dan radiologi. Tidak termasuk petugas farmasi.

Tenaga farmasi tidak diberikan insentif dengan pertimbangan tidak berkontak langsung dengan pasien.

"Kasihan saya punya staf nakes kalau tidak segera dibayar," pungkas Arman.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meningkatnya kasus Covid-19, membuat Kementerian Sosial menambah produksi makanan di dapur umum di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Sebanyak 20 makanan disiapkan bagi para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dan masyarakat yang me...

2 dari 2 halaman

Teguran Mendagri Tito

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan, berdasarkan hasil penyisiran anggaran dan beberapa kali rapat dengan kepala daerah, pihaknya menemukan dana Covid-19 tidak banyak terserap. Dana tersebut untuk penanganan Covid-19 dan intensif tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, Tito menegaskan bahwa pihaknya sudah melayangkan teguran keras secara tertulis kepada 19 kepala daerah tersebut.

"Oleh karena itu hari ini, Sabtu, kami sampaikan teguran tertulis. Langkah ini, mohon maaf, cukup keras karena jarang kami keluarkan kepada 19 provinsi, dengan data-data yang kita miliki, data kuat," tegas Tito.

"Memang realisasinya belum. Uangnya ada, tapi belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan Covid-19 kemudian untuk insentif tenaga kesehatan dan lain-lain," pungkasnya.