Sukses

Menkes Sebut Vaksin Covid-19 Sinopharm Hibah UEA Tak Akan Dijual Kimia Farma

Menkes Budi mengatakan, vaksin Covid-19 Sinopharm awalnya akan digunakan untuk jemaah haji, namun karena batal maka akan dialihkan ke difabel yang berada di zona merah.

Liputan6.com, Jakarta - Rencana vaksin Covid-19 berbayar menimbulkan berbagai kritikan. Salah satunya kritik bahwa vaksin yang digunakan Cansino dan Sinopharm adalah hasil hibah dari negara sahabat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, vaksin Covid-19 Sinopharm hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tidak akan digunakan untuk skema gotong royong atau dijual oleh BUMN.

"Saya ingin memastikan di sini bahwa 500 ribu vaksin Sinopharm, dan akan tambah lagi 250 ribu hibah pribadi dari Raja UEA ke Presiden Jokowi, tidak dijual oleh Kimia Farma," kata Menkes Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR secara daring, Selasa (13/7/2021).

Semula, kata Budi, vaksin Covid-19 Sinopharm akan digunakan untuk jemaah haji, namun karena gelaran haji 2021 di Tanah Air batal maka akan dialihkan ke difabel yang berada di zona merah.

"Kami sangat hati-hati mengeluarkan dan minta arahan Pak Presiden, dan arahan Presiden adalah vaksin ini tadinya mau dipakai untuk haji, tapi karena haji tidak jadi, sudah diarahkan ke difabel. Jadi sebagai jatah pribadi Presiden," ucap Budi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Target Vaksinasi

Selain itu, keputusan adanya vaksin gotong royong, menurutnya agar tercapai target vaksinasi nasional. Selain itu pengadaan vaksin Sinopharm juga tidak menggunakan APBN.

"Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, tidak akan berbenturan dengan vaksin program. Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biayanya ditanggung individu, ini dapat dapat meringankan beban APBN," tandas Menkes Budi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.