Jubir Luhut: Belum Ada Rencana Perpanjangan PPKM Darurat

FOTO: Penyekatan PPKM Darurat di Jalan Lenteng Agung Raya — Petugas dari Korps Brimob memeriksa surat keterangan warga saat penyekatan di Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta, Selasa (6/7/2021). Petugas hanya mengizinkan warga yang memiliki kepentingan esensial atau mendesak bisa melintas jalan Lenteng Agung Raya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi menyebut hingga kini belum ada rencana pemerintah untuk memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Adapun PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli 2021.

"Belum ada rencana perpanjangan PPKM Darurat. Namun, kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus," kata Jodi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (13/7/2021).

Kendati begitu, Jodi tidak menjawab saat ditanya terkait kemungkinan adanya perpanjangan PPKM Darurat apabila kasus Covid-19 masih tinggi. Termasuk, saat dikonfirmasi soal skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu.

Menurut Jodi, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani lonjakan kasus Covid-19. Mulai dari, mengusahakan ketersediaan oksigen bagi seluruh daerah dengan memaksimalkan pasokan dari perusahaan-perusahaan nasional dan impor oksigen.

Kemudian, menambah jumlah tempat tidur pasien Covid-19 dan membangun Rumah Sakit (RS) lapangan dengan memaksimalkan seluruh gedung milik pemerintah. Selain itu, mengupayakan ketersediaan obat-obatan pasien Covid-19.

"Peningkatan vaksinasi dilakukan oleh TNI Polri dan juga Dinkes langsung ke daerah-daerah marginal dimulai pekan ini," ujar Jodi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sampaikan aturan rinci saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. Salah satunya kegiatan pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup semen...

2 dari 2 halaman

Pemerintah Siapkan Skenario PPKM 6 Minggu

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pemerintah telah menyiapkan skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 4-6 minggu. Skenario itu disiapkan melihat risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi.

Penerapan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali diketahui berlaku selama 18 hari mulai 3-20 April 2021. Selanjutnya pemerintah menambah 15 kabupaten kota di luar Jawa-Bali untuk menjalankan kebijakan PPKM Darurat mulai 12 Juli 2021.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus,” tulis Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip dari Merdeka.com, Selasa 13 Juli 2021.

PPKM Darurat
Agenda
PPKM Darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang hanya diterapkan di wilayah Jawa-Bali.
Lihat Selengkapnya
PPKM Darurat
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Corona di Indonesia