Sukses

YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis dan Harus Ditolak

Adanya vaksin berbayar dengan jenis berbeda akan menimbulkan persepsi bahwa yang berbayar lebih berkualitas.

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik program vaksinasi berbayar oleh Kimia Farma. YLKI menilai program tersebut sepantasnya dibatalkan.

“Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek-apotek tertentu. Vaksin berbayar itu tidak etis di tengah pandemi yang sedang mengganas. Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Kebijakan vaksin berbayar itu menurutnya akan menambah jumlah masyarakat yang semua enggan vaksin menjadi lebih malas lagi untuk menerima vaksinasi covid-19. Dan hal itu akan menjauhkan target herd immunity.

“Kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi. Yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar. Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis. Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” ucapnya.

Selain itu, adanya vaksin berbayar dengan jenis berbeda akan menimbulkan persepsi bahwa yang berbayar lebih berkualitas.

Vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya,” katanya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Vaksin Berbayar Didesak Dibatalkan

Ia mengaku miris, sebab di negara lain warga yang mau divaksin justru diberi hadiah oleh pemerintah.

“Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya. Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin. Bukan malah disuruh membayar,” ujarnya.

“Oleh karena itu, YLKI mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.