5 Suara Fraksi Terkait Gedung DPR/MPR Dijadikan RS Darurat Covid-19

Halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan diusulkan menjadi rumah sakit darurat Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut pihaknya siap membantu penanganan Covid-19.

Menurut Indra, lebih baik lokasi RS darurat Covid-19 berada di halaman DPR saja. Sebab Gedung DPR tidak dirancang untuk menjadi rumah sakit.

"Lebih aman di halaman ya, terkait limbah infeksiusnya begitu," ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Willy Aditya menyambut baik usulan gedung parlemen dijadikan RS darurat penanganan Covid-19. Namun, usulan itu perlu kajian mendalam. Bukan cuma diusulkan dengan emosional semata. 

"Itu bagus, namun kalau hanya diusulkan secara emosional justru kita akan melihat bencana baru. Heroisme itu dibutuhkan oleh orang-orang yang kurang percaya diri akan kemampuan dan kekuatan dirinya dan bangsanya," kata Willy kepada merdeka.com, Jumat (9/7/2021).

Menurutnya, ada banyak sekali gedung dan fasilitas publik yang bisa dipakai untuk penampungan penderita Covid-19, dan hal itu mudah sekali dilakukan pemerintah. Tinggal diklasifikasi mana lokasi objekvital yang tetap harus berfungsi sebagaimana adanya, dan mana yang bisa difungsikan sementara.

"Namun kita juga perlu berpikir lebih dari sekedar heroisme. Posko-posko itu tentu harus didukung oleh tenaga medis, tenaga perawat, bahkan fasilitas pendukungnya. Ini semua harus disiapkan secara integratif dan strategis," tuturnya.

Terkait usulan tersebut, Anggota DPR Fraksi Golkar Dave Akbar Laksono menyebut, saran tersebut tak mudah diterima dan ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi.

"Untuk membuat sebuah gedung menjadi gedung RS darurat ada banyak prasyarat yang harus dipenuhi," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7/2021).

Dave mengatakan, tak bisa asal memberikan saran agar area wakil rakyat dijadikan RS darurat. "Jadi tidak bisa main menunjuk gedung untuk diubah menjadi rumah sakit atau tempat isolasi," ucapnya.

Menurutnya, saran tersebut biarlah dinilai oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga akan dinilai gedung DPR layak atau tidak jadi RS darurat.

"Ya usulan tersebut dikembalikan ke kemkes untuk mereka yang menilai. Mana yang layak di jadikan RS darurat," jelas dia.

Senada, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai, usulan gedung DPR dijadikan RS darurat kurang tepat. Menurutnya, DPR adalah gedung perkantoran dan fasilitasnya kurang memadai.

"Usulannya kurang tepat sebab gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja, dan fasilitasnya kurang memadai," kata dia.

Menurut Wakil Ketua MPR ini, rumah sakit darurat Covid-19 lebih cocok dibangun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sebab, lahannya luas dan steril dari lalu lalang orang.

"Kami hargai usulan itu, namun hemat kami lebih cocok kalau Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RS darurat covid, selain lahannya lebih luas, lebih steril juga dari lalu lintas orang bekerja," kata dia.

Lain halnya dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali. Dia menyatakan setuju usulan gedung DPR dijadikan rumah sakit darurat Covid-19.

Menurutnya, kompleks parlemen adalah tempat strategis dan luas. "Setuju. Semua sumber daya, punya tempat strategis, luas dan mudah dijangkau," kata dia.

Menurutnya, gedung DPR disulap jadi RS darurat adalah cerminan anggota dewan peduli dengan rakyat. Dia mendorong RS darurat di gedung DPR segera terlaksana.

"Plus itu cermin wakil rakyat peduli dengan rakyat. Segera aksi," kata anggota Komisi I ini.

Mardani menambahkan, ada banyak gedung dan ruangan DPR yang bisa dimanfaatkan jadi rumah sakit darurat Covid-19. Dia yakin kerja atau rapat anggota dewan tidak terganggu dengan adanya RS darurat.