Pimpinan MPR: Masuknya TKA Saat Covid-19 Meningkat Melukai Rasa Keadilan Masyarakat

Oleh Nanda Perdana Putra pada 06 Jul 2021, 07:06 WIB
Diperbarui 06 Jul 2021, 07:06 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan atau Zulhas
Perbesar
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan atau Zulhas. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan bahwa penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali merupakan langkah pemerintah yang mesti didukung semua pihak. Hanya saja, dia menyoroti kabar masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia saat baru diterapkannya PPKM Darurat.

"Di mana masyarakat diimbau untuk tetap di rumah dan tidak bepergian, muncul berita-berita yang kurang mengenakkan mengenai masih dibukanya penerbangan dari luar negeri yang mendatangkan sejumlah tenaga kerja asing. Bahkan muncul berita masuknya 20 TKA asal China ke Sulsel di masa penerapan PPKM Darurat," tutut Zulhas dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021).

Menurut Zulhas, pihak yang berwenang mungkin sudah mengklarifikasi bahwa TKA China yang datang ke Makassar, Sulawesi Selatan, tiba di Indonesia sebelum masa pemberlakuan PPKM Darurat. Mereka juga terlebih dahulu sudah menjalani karantina.

"Tetapi bagaimana pun, masuknya tenaga kerja asing di tengah meningkatnya kasus Covid-19 varian Delta di Indonesia perlu ditinjau ulang. Hal ini melukai rasa keadilan masyarakat dan berpotensi membuat pemerintah dianggap inkonsisten dalam menerapkan kebijakan," jelas dia.

Zulhas mengatakan, mesti ada peninjauan ulang atas masih dibukanya penerbangan asing dan memperketat penerapan standar kesehatan di bandara internasional. Termasuk juga pelabuhan yang menerima kapal asing.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan ditegakkan secara ketat untuk masyarakat Indonesia saja, tetapi terlihat longgar untuk warga asing, baik tenaga kerja asing mau pun pendatang," katanya

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Semua Wilayah Patuhi PPKM Darurat

Lebih lanjut, Zulhas berharap seluruh masyarakat dapat ikut menyukseskan PPKM Darurat bersama-sama demi menekan laju penyebaran Covid-19. Patuhi anjuran pemerintah dalam disiplin protokol kesehatan, tidak hanya warga Jawa dan Bali saja, namun di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga diharapkan dapat konsisten menerapkan peraturan tanpa pandang bulu, termasuk sikap ke TKA yang masuk ke Indonesia. Bahkan jika memungkinkan, bisa ditiadakan sementara akses masuk tenaga kerja asing, khususnya bagi negara dengan angka kasus Covid-19 yang tinggi.

"Semoga kita semua bisa segera keluar dari krisis akibat pandemi ini. Fokus kita berikan sepenuhnya kepada warga masyarakat yang kesulitan, baik sakit maupun terkendala kebutuhan kesehariannya, tenaga kesehatan harus didukung total, fasilitas kesehatan jangan sampai kolaps," Zulhas menandaskan.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini;

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya