Sebut Job ASN Guru Bisa Hilang, Kemenpan RB Diminta Fokus Tuntaskan Rekrutmen Guru Honorer

Ketua Komisi X DPR RI: Hati-Hati Memasukkan Sektor Pendidikan Sebagai Objek Pajak — Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. (Foto: Jaka/Man)

Liputan6.com, Jakarta - Pernyataan Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni yang menyebut profesi guru bisa hilang dari skema Aparatur Sipil Negara (ASN) mengundang reaksi banyak kalangan. Kemenpan RB diminta fokus tuntaskan dulu rekruitmen guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan mengeluarkan wacana tak perlu.

“Kami meminta pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB untuk fokus menuntaskan rekruitmen sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terlebih dahulu dibandingkan mengeluarkan wacana yang tidak produktif,” ujar Ketua Komisi X Syaiful Huda, Senin (5/7/2021).

Huda menjelaskan fenomena bahwa di masa depan akan banyak bidang pekerjaan yang akan hilang akibat disrupsi digital maupun disrupsi akibat pandemi merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Namun menyebut profesi guru akan hilang akibat disrupsi tersebut sebagai hal yang terlalu berlebihan.

“Di situasi di mana negara masih banyak berutang kepada para guru, mengeluarkan wacana tersebut jauh dari sisi kepantasan maupun profesionalitas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan saat ini sebagai tulang punggung Pendidikan, banyak guru yang masih berstatus sebagai tenaga honorer. Mereka dibayar dengan gaji seadanya, sehingga banyak dari para guru honorer ini harus bekerja sampingan sebagai ojek online atau profesi lain untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

“Wacana itu layak disampaikan jika saat ini negara sudah begitu rupa menyejahterakan para guru, sehingga memperingatkan mereka jika tidak profesional bisa kena PHK massal. Lha ini belum juga menyejahterakan sudah main ancam,” tukasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

DPR dan pemerintah sepakat akan menghapus tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah melalui rapat Komisi II DPR - Kementerian PAN-RB.

2 dari 2 halaman

Persoalan Guru Honorer Tak Kunjung Selesai

Huda menyontohkan persoalan guru honorer yang tidak kunjung selesai dari belasan tahun silam. Di sisi lain, pemerintah selalu berjanji akan menyediakan Pendidikan berkualitas bagi rakyat. Bahkan anggaran 20% APBN untuk Pendidikan sudah dikucurkan.

“Namun faktanya untuk memastikan kesejahteraan guru yang berimplikasi pada peningkatan kualitas Pendidikan dari belasan silam tak kunjung selesai. Ini menunjukkan jika yang tidak profesional mengurus Pendidikan itu pemerintah, bukan para guru,” katanya.

Lebih jauh Politikus PKB tersebut mengingatkan jika profesi guru mempunyai beban lebih berat dibandingkan dengan profesi ASN lain. Mereka harus mempunyai kualifikasi teknis juga kualifikasi moral yang tinggi karena menjadi teladan bagi anak didiknya.

“Kami menilai yang layak diangkat sebagai PNS oleh negara itu guru karena mereka mempunyai beban ganda tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Signifikansi guru sebagai PNS ini lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai lain di kementerian atau lembaga negara di tingkat pusat sekalipun,” pungkasnya.