Rangkap Jabatan, Rektor UI Ari Kuncoro Didesak Mundur

Rangkap jabatan Ari Kuncoro disorot menyusul polemik pemanggilan pengurus BEM UI oleh rektorat. Para pengurus BEM UI dipanggil rektorat setelah mengkritik Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service.  

Perihal rangkap jabatan petinggi UI ini awalnya diungkap mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz di akun Twitter pribadinya. Cuitan itu juga dikaitkan dengan pemanggilan pengurus BEM UI usai mengkritik Jokowi. 

"Rektor UI, Prof Ari Kuncoro itu Wakil Komisaris Utama BRI. Sebelumnya Komut BNI. Jadi paham kan kenapa pimpinan UI itu sangat sensitif dengan isu yg berkaitan dengan penguasa ? @BEMUI_Official tetaplah tegak #BEMUI," cuit Donal seperti dikutip pada Selasa (29/6/2021).

Hal ini juga dipastikan dalam laman resmi BRI yang menunjukkan bahwa alumnus Brown University, Amerika Serikat (AS) itu telah menjabat wakil komisaris utama BRI sejak 2020 lalu. Sampai saat ini Ari masih aktif menduduki posisi tersebut.

Liputan6.com berusaha mengonfirmasi ke pihak BRI melalui pesan singkat dan telepon. Namun hingga berita ini ditulis, pihak BRI belum merespons.

Dilarang dalam Statuta UI

Mengacu pada Statuta UI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, rangkap jabatan yang dilakukan rektor UI tersebut merupakan tindakan haram.

Pada pasal 35 Statuta UI disebutkan bahwa rektor dilarang rangkap jabatan pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Berikut bunyi lengkap Pasal 35 pada Statuta UI:

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

b. pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;

c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta;

d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; dan/atau

e. pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara itu saat dimintai klarifikasi soal hal ini, pihak UI masih belum memberikan jawaban. Pun demikian dengan pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kompak tak merespons soal hal tersebut.