Hasil Tes Wawasan Kebangsaan di BNPT dan Psikolog AD, KPK Sebut Cuma Bisa Koordinasi dengan BKN

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim berusaha memenuhi permintaan 75 pegawai terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK). Usaha dilakukan KPK dengan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, koordinasi dilakukan dengan BKN lantaran tak semua dokumen permintaan 75 pegawai ada pada lembaga antirasuah.

"KPK berupaya memenuhi permintaan tersebut melalui koordinasi dengan BKN sebagai pihak yang melaksanakan TWK. Karena informasi yang diminta pemohon ada sekitar 8 poin yang tidak seluruhnya ada dalam penguasaan penuh kami," ujar Ali dalam keterangannya, Kamis (24/6/2021).

Apalagi, menurut Ali, BKN mengatakan bahwa dokumen yang diminta para pegawai yang dibebastugaskan akibat tak lulus TWK ini bersifat rahasia di Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Menurut Ali, Dinas Psikologi AD dan BNPT merupakan dua instansi yang dilibatkan BKN melakukan tahapan tes indeks moderasi bernegara, profiling, dan wawancara.

Atas dasar itu, Ali menyatakan pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan BKN terkait hal ini. Untuk permintaan dokumen yang bersifat rahasia di Dinas Psikologi AD dan BNPT, Ali memastikan itu menjadi kewenangan BKN berkoordinasi dengan dua instansi tersebut.

"Sehingga dalam konteks ini dan sesuai Perkom 1 tahun 2021 bahwa TWK dilaksanakan atas kerja sama KPK dengan BKN, maka KPK sudah tepat melakukan koordinasinya dengan BKN. Bukan langsung kepada instansi yang dilibatkan BKN," kata Ali.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: