Komisi IX DPR Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Kurangi Utang Luar Negeri

Hingga saat ini, pemerintah setidaknya memiliki tiga struktur pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman luar negeri milik pemerintah, pinjaman luar negeri BUMN, dan pihak swasta. Kamru menilai ketiganya perlu dikompilasi menjadi sebuah strategi kebijakan untuk bisa menata ulang skenario pinjaman luar negeri pemerintah dan BUMN dengan sektor swasta.

“Seharusnya obligasi internasional cukup dilakukan jika diperlukan untuk pembiayaan yang sifatnya memenuhi kewajiban valas, atau menambah cadangan devisa. Kita perlu menghindari crowding obligasi pasar domestik kita. Komitmen-komitmen itu bisa dilakukan jika ada upaya bersama dari stakeholder nasional, khususnya Kemenkeu,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan pada tahun 2022 mendatang, Pemerintah memperkirakan rasio utang akan berkisar pada angka 43,76 persen sampai 44,28 persen dari PDB.

“Komisi XI mengharapkan agar kedepannya rasio utang terhadap PDB dapat diturunkan, dengan tetap menjaga kualitas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Politisi Fraksi PPP itu.

Dalam paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan perlu adanya sinergi kebijakan fiskal dengan sektor riil. Hal tersebut diperlukan guna mempertahankan keberlangsungan fiskal tetap terjaga. Sebab hingga saat ini, DSR memperlihatkan pemanfaatan utang luar negeri pemerintah yang masih menggerakan sektor riil, khususnya ekspor.

“Pengelolaan utang dari tahun ke tahun sudah cukup terjaga. Perkembangan utang hari ini adalah 39,4 persen terhadap PDB. Kita lihat bahwa ini masih di bawah yang masih dimungkinkan berdasarkan undang-undang mengenai keuangan negara,” ungkap Suharso.

Perlu diketahui, berdasarkan laporan BPK pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6/2021), utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, ratio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen.

Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan juga sudah mencapai sebesar 19,06 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7 - 19 persen. Serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen.

Per Desember 2020, utang pemerintah juga sudah mencapai Rp6.074,56 triliun. Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp4.778 triliun. 

(*)