Pimpinan MPR Dorong Pelayanan Kesehatan Kanker Ditingkatkan Demi Tekan Jumlah Penderita

Sedangkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti berpendapat dalam konsep universal health coverage bertujuan agar setiap warga negara memiliki akses pelayanan yang berkualitas secara efektif dan efesien.

BPJS Kesehatan, menurutnya, berupaya melaksanakan konsep tersebut di tengah tren biaya pelayanan kesehatan yang terus naik, termasuk untuk pengobatan kanker.

Diakui Ali, hingga saat ini pihaknya terus mengupayakan pembiayaan yang efektif, efesien, cukup dan berkelanjutan, terhadap pelayanan kesehatan.

"Saat ini di BPJS Kesehatan, 20% pembiayaannya diserap untuk pengobatan penyakit katastropik. Pada kelompok katastropik ini, penyerapan pembiayaan terbesar adalah untuk pengobatan penyakit jantung dan kanker," kata Ali.

Sementara Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Arianti Anaya mengungkapkan ketersediaan obat kanker di Indonesia sangat tergantung pada supply chain management, yang melibatkan sejumlah pihak.

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses ketersediaan obat, menurut Arianti, melalui implementasi formularium nasional (Fornas) sebuah acuan dari hasil kajian para ahli dan sejumlah pemangku kepentingan

"Fornas digunakan tenaga medis sebagai acuan dalam menetapkan pilihan obat yang tepat, paling manjur, dan aman dengan harga terjangkau untuk mewujudkan patient safety dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," jelas Arianti.

Dengan penerapan Fornas sebagai kendali mutu dan kendali biaya, menurut Arianti, pelayanan kesehatan diharapkan lebih bermutu dengan belanja obat yang terkendali.

Direktur Utama RS. Kanker Dharmais, Soeko W. Nindito mengungkapkan, sebagai rumah sakit rujukan pengobatan kanker nasional pihaknya melihat banyak hal yang harus segera diatasi agar pelayanan kesehatan terhadap penderita kanker menjadi lebih baik.

Menurut Soeko, permasalahan yang dihadapi dalam pengobatan kanker bagaikan mengepel lantai di hari hujan. Bila kebocoran tidak segera ditambal, berbagai masalah tidak akan pernah selesai.

Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, Aru Wisaksono Sudoyo berpendapat mekanisme JKN dengan BPJS Kesehatan merupakan sistem yang fantastis. Karena masih banyak negara yang belum mampu menerapkan sistem pembiayaan kesehatan secara nasional di negara mereka.

Aru menyarankan agar pembiayaan pelayanan kesehatan bisa diterapkan secara efektif dalam pengobatan kanker, harus diterapkan kebijakan therapy first line regimen secara menyeluruh, BPJS co-sharing dengan asuransi swasta dalam pembiayaan, deteksi dini kanker dibiayai dan menurunkan pajak atas obat-obatan.

Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat, politik anggaran harus bergeser fokusnya pada politik anggaran kesehatan publik agar deteksi dini kanker bisa dilaksanakan secara luas.

"Langkah itu harus dilakukan agar BPJS Kesehatan yang sebagian besar dananya diserap untuk membiayai pengobatan kanker stadium 3 dan 4, tidak ikut terkena 'kanker' alias kantong kering," tegas Saur.

Karena itu, ujar Saur, pemerataan ketersediaan fasilitas deteksi dini kanker di setiap daerah harus menjadi sebuah keniscayaan.