Kasus Covid-19 Kota Depok Meningkat, Pelayanan Disdukcapil Dibatasi

Menurut dia, pelayanan dokumen kependudukan memerlukan peralatan yang berada di kantor Disdukcapil Kota Depok. Mengingat hal tersebut, Disdukcapil meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan pelayanan akan tetap dilayani secara maksimal.

"Nantinya pegawai yang melakukan WFH dan mengumpulkan data pada Selasa dan Kamis, akan dilaksanakan pada jadwal pelayanan di kantor," ucap Nuraeni.

Nuraeni mengungkapkan, guna menghindari kerumunan pada pelayanan kependudukan dan catatan sipil, masyarakat dapat menghubungi nomor WhatsApp Disdukcapil Kota Depok yakni 0811-166-864.

Menurut dia, dengan menghubungi nomor tersebut, pelayanan akan lebih praktis khususnya dalam menjaga kesehatan pada pandemi Covid-19.

"Kami akan berusaha memaksimalkan pelayanan walaupun sejumlah karyawan melakukan WFH namun kami memastikan pelayanan akan tetap berjalan," kata Nuraeni.

Tidak hanya itu, Disdukcapil Kota Depok memberikan keringanan kepada masyarakat dengan menghapuskan sanksi denda kepada warga yang terlambat mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Penghapusan sanksi denda berdasarkan Peraturan wali Kota Depok nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Peristiwa Kependudukan selama Pandemi Covid-19.

"Sudah tidak ada denda lagi bagi masyarakat yang terlambat mengurus, segera laporkan apabila masyarakat terlambat mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil," terang Nuraeni.

Nuraeni mengatakan, pemberian denda kepada masyarakat yang terlambat mengurus kependudukan dan catatan sipil tertuang pada Pasal 79 Perda Kota Depok nomor 10 tahun 2015 dengan denda Rp 100 ribu. Pelaporan Kartu Keluarga rusak atau hilang terlambat 14 hari dikenakan denda sebesar Rp50 ribu.

"Sekerang keterlambatan baik pengurusan akta kelahiran, laporan perkawinan, laporan perceraian, laporan perubahan status kewarganegaraan, laporan perubahan susunan keluarga dan elemen data di kartu keluarga dihapuskan selama Pandemi Covid-19," pungkas Nuraeni.