Faisal Basri: Jangan Campur Adukkan Penanganan Pandemi Covid-19 dengan Ekonomi

Oleh Yopi Makdori pada 21 Jun 2021, 09:01 WIB
Diperbarui 21 Jun 2021, 09:01 WIB
Faisal Basri Sebut Indonesia Defisit Perdagangan di Tiga Sektor
Perbesar
Pengamat ekonomi Faisal Basri saat memaparkan tentang Holding BUMN Migas di Jakarta Selatan, Jumat (16/3). Menurutnya, saat ini Indonesia menghadapi defisit perdagangan di tiga sektor (tripple deficit). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Faisal Basri mengingatkan pemerintah untuk tak mencampuradukkan penanganan pandemi Covid-19 dengan masalah ekonomi. 

Menurutnya, dalam menangani pandemi pemerintah tidak bisa memilih keduanya. Faisal bahkan menekankan bahwa tak ada konsep keseimbangan antara memerangi pandemi dengan pemulihan ekonomi.

"Tidak ada keseimbangan, konsepnya bukan keseimbangan. Konsepnya kemutlakan kesehatan diselesaikan. Urusan menteri-menteri ekonomi adalah mencari uang. Kalau perlu mencari utang gak papa, untuk menyelesaikan ini semua (pandemi)," ujar Faisal Basri dalam sebuah diskusi daring, Minggu (20/6/2021).

Dia menyarankan pemerintah supaya fokus menanggulangi pandemi Covid-19. Dan sementara mengesampingkan pemulihan ekonomi. Ia bahkan menyarankan jika pemerintah kewalahan bisa mencari dana lewat utang. Asalkan dana itu digunakan benar-benar untuk mengentaskan pandemi. 

"Karena utang ini nanti akan lebih cepat dibayar kalau recovery-nya terjadi. Jadi percayalah bahwa ongkos akan semakin mahal kalau krisis kesehatannya tidak diselesaikan secara tuntas," katanya.

Faisal juga menegaskan bahwa jika pemerintah sudi mengedepankan penanganan pandemi ketimbang ekonomi, maka biaya yang akan dibayar jauh lebih rendah ketimbang saat ini.

"Kalau kita selesaikan tuntas sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kompetensi panglima perangnya dan segala macam sampai ke bawahnya, itu niscaya ongkos ekonominya akan jauh lebih murah daripada membalik logika," pungkasnya.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Daerah Terbebani Paling Berat

Kasus Positif Covid-19 di Zona Merah Cilangkap Bertambah Jadi 104 Warga
Perbesar
Suasana permukiman warga RT 003 RW 003, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung saat mikro lockdown, Jakarta, Selasa (25/5/2021). Jumlah warga yang tepapar Covid-19 di wilayah ini bertambah menjadi 104 orang akibat klaster silaturahmi saat Lebaran kemarin. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Jika rumus penanganan pandemi Covid-19 tidak berubah, Faisal mengingatkan bahwa beban terberat bakal dipikul oleh pemerintah daerah.

Sebabnya kas daerah akan habis. Padahal pendapatan pemerintah provinsi sangat bergantung pajak kendaraan bermotor, sementara pendapatan kabupaten/kota bergantung pada pajak hotel dan restoran.

"(Sedangkan) semua ini colleps, jadi tanggung jawab harus di pundaknya mereka (pemerintah) pusat," tandasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya