Dituding Lindungi Anies Baswedan dari Kasus Korupsi, Ini Kata Novel Baswedan

Oleh Liputan6.com pada 20 Jun 2021, 21:25 WIB
Diperbarui 20 Jun 2021, 21:25 WIB
Novel Baswedan dan Perwakilan Pegawai KPK Kembali Sambangi Komnas HAM
Perbesar
Novel Baswedan bersama perwakilan pegawai KPK yang tidak lolos TWK usai menyerahkan dokumen baru dan tambahan informasi terkait pelaporan pelanggaran HAM saat proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersuara perihal tudingan dirinya melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas perkara korupsi.

Bagi Novel Baswedan, tudingan seperti itu hampir sulit diterima logika mengingat dalam etika pegawai di KPK mengenal istilah conflict of interest, yang kemudian dijelaskan bahwa jika pegawai KPK memiliki kekerabatan dengan pihak yang tengah berperkara dalam satu dugaan kasus korupsi, maka pegawai dilarang untuk menangani perkara tersebut.

"Saya kira salah, karena justru sebenarnya seandainya pun ada perbuatan yang korupsi maka saya enggak boleh ikut menangani," ucap Novel saat bercerita dengan Anita Wahid sebagai Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) yang disiarkan melalui kanal YouTube Public Virtue Institute, Minggu (20/6/2021).

Namun, pria lulusan akademi kepolisian itu mengaku tidak terkejut dengan tudingan-tudingan tersebut. Sebab menurutnya, sebelum ada tudingan melindungi Anies Baswedan dari dugaan perkara korupsi, isu-isu lain sudah mencuat.

Cara-cara itu diyakini sebagai langkah koruptor untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi, termasuk mengemas satu isu untuk dijadikan stigma tertentu yang dapat menurunkan kredibilitas pejuang anti korupsi.

"Saya kira itu memang dibungkus sedemikian rupa. Karena upaya-upaya stigma dilakukan terus menerus," tandasnya.

Tak Pernah Dengar Kasus Anies

Hingga saat ini, Novel menegaskan dirinya tidak pernah mengetahui dugaan-dugaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Ibu Kota Indonesia tersebut.

Lagipula, imbuhnya, melindungi seseorang atau pihak tertentu dalam perkara korupsi tidak semudah seperti tudingan yang beredar. Ada tahapan-tahapan satu laporan dugaan korupsi hingga akhirnya ditangani penyidik untuk dinyatakan sebagai sebuah perkara.

"Di KPK itu kalau ada perkara berjalan itu adanya Direktorat Pengaduan Masyarakat itu dulu namanya PIPM, kalau kemudian perkara itu dilaporkan ke KPK yang handle adalah pegawai KPK yang bagian Direktorat Pengaduan Masyarakat, dan itu tidak ada hubungan dengan saya, saya penyidik," tandasnya.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓