Pimpinan Pusat Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang PTM

Oleh Liputan6.com pada 18 Jun 2021, 20:43 WIB
Diperbarui 18 Jun 2021, 20:43 WIB
Pertemuan PBNU dan Muhammadiyah-Said Aqil Siradj-Haedar Nashir
Perbesar
Ketum PP Muhammadiyah H. Haedar Nashir memberi keterangan di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (23/3). Pertemuan membahas implementasi Islam yang damai dan toleran menuju Indonesia berkeadilan dalam menyongsong tahun politik. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) seiring dengan melonjaknya kasus penularan COVID-19 disertai dengan munculnya varian baru virus Corona.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini. Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," ujar Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/6/2021) dilansir Antara.

Haedar ingin agar pelaksanaan PTM tidak dilakukan secara terburu-buru dan mesti dikonsep secara matang demi melindungi keselamatan semua pihak.

"Seraya mencari dan menerapkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan terobosan dalam penyelenggaraan PTM," ucap Haedar. 

Menurutnya, kondisi darurat meniscayakan pendekatan kebijakan yang khusus serta memerlukan keseriusan pemerintah dan semua penyelenggara lembaga pendidikan di Indonesia. Di samping itu, keluarga juga harus bergerak bersama dalam mensukseskan PTM, karena sejatinya kewajiban mendidik berada pada orang tua.

"Khusus bagi anak-anak yang di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online, maka Kemendikbud dituntut membuat kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu," katanya.

 Di samping PTM, Muhammadiyah juga mendorong pemerintah agar mengambil langkah-langkah tepat dalam pemulihan ekonomi, terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19.

Pemulihan ekonomi mesti sejalan dan tidak mengorbankan usaha penanganan COVID-19 yang menyangkut penyelamatan jiwa dan kesehatan warga negara.

  

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Tanggungjawab Kolektif Atasi Covid-19

Haedar juga mengajak masyarakat untuk meringankan tugas para tenaga kesehatan. Yakni dengan menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak produktif sekaligus yang dapat menyebabkan terjadi dan meluasnya rantai penularan.

"Khusus kepada warga dan komponen bangsa diajak untuk bersama-sama mengatasi COVID-19 sebagai wujud tanggungjawab kolektif dalam menghadapi musibah global ini. Kedepankan disiplin menaati protokol kesehatan secara bertanggungjawab demi keselamatan Bersama," kata Haedar.

Haedar juga mendesak pernyataan-pernyataan kontroversial dari para elite dan warga terutama melalui media massa dan media sosial yang membuat gaduh, pertentangan, dan mendorong masyarakat tidak percaya COVID-19 dan vaksinasi dihentikan.

"Pandangan-pandangan kontroversial tersebut berpotensi memicu warga masyarakat menjadi abai dan melanggar protokol kesehatan atau bersikap tidak peduli terhadap keadaan dan usaha mengatasi pandemi COVID-19. Buktikan bahwa bangsa Indonesia itu cerdas, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebersamaan yang dapat menjadi kekuatan positif," katanya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓