Kasus Covid-19 Melonjak, Jubir Sebut Jokowi Pilih PPKM Mikro Dibanding Lockdown

Antrean Ambulans di Wisma Atlet Imbas Melonjaknya Pasien COVID-19 — Tenaga kesehatan berbincang saat menunggu antrean untuk mengantarkan pasien di RSD Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian mengungkapkan, pasien rawat inap bertambah 405 orang dalam waktu 24 jam. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum menerapkan lockdown seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 dibeberapa daerah yang meningkat.

Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Jokowi lebih memilih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) untuk menekan dan mengatasi kenaikan kasus dibeberapa daerah.

"PPKM mikro lebih efektif secara empiris. Pilihannya PPKM mikro," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Jumat (18/6/2021).

Sementara itu Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah segera menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat minimal dua pekan.

"Jadi yang harus kita lakukan PSBB, minimal itu kalau kita tidak mau lockdown. PSSB setengah lockdown lah," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (16/6/2021).

Windhu mengatakan, penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah tersebut.

"Jadi gampangnya ibarat daerah-daerah itu kan sudah mengalami kebakaran. Jadi kita harus melokalisir kebakaran itu. Jangan sampai meluas ke daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini mendorong pemerintah mulai meninggalkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Menurutnya, PPKM mikro tak efektif mencegah laju penularan Covid-19.

"Itu (PPKM mikro) mana kita sebut efektif itu? Kalau efektif tidak terjadi seperti ini kan. Jadi jangan suka bermain-main istilah, tetapi enggak ada isinya, implementasinya nggk ada," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

elaksanaan penyekatan dan tes rapit antigen di dua sisi Jembatan Suramadu mulai dilakukan pasca lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan.

2 dari 2 halaman

Lonjakan Kasus di 6 Provinsi

Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di enam provinsi Pulau Jawa. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Timur.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan lonjakan kasus Covid-19 dipicu aktivitas sejak Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 2021.

"Jadi kenaikan kasus ini terutama dipicu oleh kegiatan dari Ramadan dan Idul Fitri. Seperti sejarahnya tahun lalu juga terjadi seperti itu," jelasnya.

Wiku belum bisa memastikan keterkaitan adanya varian baru Covid-19 dengan lonjakan kasus. Sebab, hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan kenaikan kasus diakibatkan varian baru Covid-19.

"Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian lebih dalam yang mungkin dilakukan perguruan tinggi atau Kemenkes yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antara varian yang beredar di Indonesia dengan jumlah kasus yang ada," kata Wiku.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
PPKM Mikro
Agenda
PPKM Mikro adalah sebuah peraturan yang diberlakukan sejak adanya pandemi Covid-19.
Lihat Selengkapnya
PPKM Mikro