Wapres Ma'ruf Amin Minta Penindakan Aksi Terorisme Dilakukan Sistematis Terukur

Oleh Muhammad Radityo Priyasmoro pada 16 Jun 2021, 20:58 WIB
Diperbarui 16 Jun 2021, 20:58 WIB
Wapres Ma'ruf Amin Tutup Rakornas Indonesia Maju
Perbesar
Wapres Ma'ruf Amin memberikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat dengan daerah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, penindakan untuk aksi ekstremisme dan terorisme harus dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan terpadu.

Sebab kedua hal itu, menurut Ma'ruf, termasuk intoleransi yang masih menjadi polemik di Tanah Air dan mengganggu sistem tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Untuk itu, pemerintah meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024, sebagai upaya meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman masyarakat dari tindak ekstremisme dan terorisme," kata Ma'ruf pada peluncuran RAN PE Tahun 2020-2024, yang berlangsung secara luring terbatas di Hotel Shangrila Jakarta, Rabu (16/6/2021)

Ma'ruf menjelaskan, tujuan RAN PE adalah langkah bersama meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia(HAM).

"Tujuan dari RAN PE juga dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional," jelas dia.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Fokus Pemerintah di Tengah Pandemi

Ma'ruf mencatat, perkembangan teknologi komunikasi serta informasi yang sangat dinamis menyebabkan arus informasi menyebar secara cepat melintasi batas antarnegara, termasuk nilai-nilai radikalisme dan ekstremisme.

Hal ini, lanjut Ma'ruf, dapat meningkatkan ketidakpastian dan kompleksitas masalah-masalah internasional, regional, dan domestik.

"Di tengah konteks pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah perlu fokus pada pemulihan ekonomi nasional, peningkatan investasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sebab pembangunan dapat berjalan optimal dengan dukungan stabilitas keamanan yang kondusif," yakin dia menandasi.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓