Sukses

Bursa Calon Panglima TNI, Pimpinan DPR Serahkan Keputusan kepada Jokowi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan, pemilihan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya tidak mau berpolemik menanggapi ramainya pembicaraan tentang bursa calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November tahun ini. Menurutnya, pemilihan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Soal Panglima TNI itu soal prerogatif presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/6/2021).

Dasco pun enggan menjawab soal dua calon Panglima TNI yang saat ini disebut mengerucut pada KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

"Intinya presiden akan mempertimbangkan secara aspek untuk menentukan siapa panglima berikutnya, termasuk juga situasi kondisi pandemi ini. Kita tunggu saja karena itu sudah diatur," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menyebut Jenderal Andika atau Laksamana Yudo berpotensi menggantikan Marsekal Hadi. Keduanya dianggap merupakan putra terbaik dan pantas menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendatang.

"Keduanya adalah putra terbaik bangsa yang layak memimpin institusi TNI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai panglima tertinggi memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa di antara keduanya," kata Willy.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

NasDem Dukung Keputusan Presiden

Namun, ia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi lah yang berwenang memilih suksesor Marsekal Hadi, seraya menambahkan Fraksi Partai NasDem bakal mendukung sepenuhnya keputusan Presiden Jokowi nantinya.

"NasDem tentu akan mendukung pilihan Presiden siapa pun yang akan dipilihnya, sebagai wujud komitmen NasDem sebagai partai pendukung pemerintah," ungkap Willy.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.