PPKM Mikro Diperpanjang, Wisata di Zona Oranye dan Merah Dilarang

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melakukan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata, atau taman selama periode perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro 15-28 Juni 2021. Pemerintah melarang kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata, dan taman yang ada di zona oranye dan merah Covid-19.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 yang ditujukkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Instruksi ini mengatur ketentuan selama periode perpanjangan PPKM Mikro 15-28 Juni 2021.

"Untuk daerah pada zona oranye dan zona merah, kegiatan masyarakat di fasilitasumum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkankepada pemerintah daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Daerah," demikian bunyi diktum ke-13 sebagaimana dikutip Liputan6.com dari Inmendagri, Selasa (15/6/2021).

Jika terdapat pelanggaran, maka dilakukan penegakan hukum dalam bentuk penutupan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fasilitas umum, tempat wisata, dan taman selain zona oranye dan merah akan dilakukan pembatasan dan pengetatan protokol kesehatan.

Mulai dari, penerapan screening test antigen atau genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor atau ruang tertutup. Kemudian, penerapan protokol kesehatan secara ketat pada fasilitas umum/lokasi wisata outdoor atu luar ruangan.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah bersama dengan Panglima Kodam mengawasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk melalui DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

"Dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi)," bunyi Inmendagri.

Jika terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi, kabupaten, atau kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan, maka kepala desa/lurah melalui posko desa/posko kelurahan harus menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Biaya karantina akan dibebankan kepada masyarakat yang melalukan perjalanan.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini: