Gerindra Tolak PPN Sembako dan Pendidikan: Pangkas Biaya yang Tak Perlu

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 13 Jun 2021, 16:55 WIB
Diperbarui 13 Jun 2021, 16:55 WIB
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani
Perbesar
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. (Dok Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menolak rencana Kementerian Keuangan untuk mengenakan PPN terhadap sembako dan pendidikan.

Pihaknya mengerti situasi keuangan negara saat ini yang sedang berat, apalagi dengan pandemi Covid-19 menyebabkan target pajak tidak tercapai. Namun, jika PPN diterapkan di sembako dan pendidikan, jelas membebani rakyat.

"Sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Dia berharap, pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana PPN tersebut. Menurutnya, harus lebih memilih pemangkasan biaya yang dianggap tak perlu.

"Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemumgkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," ungkap Muzani.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Obyek Pajak Lain

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menyarankan, agar pemerintah sebaiknya menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat.

"Gerindra menyarankan penerapan objek pajak baru itu lebih baik diterapkan kepada barang-barang atau jasa dari hasil aktivitas atau kegiatan pertambangan dan perkebunan, termasuk kegiatan korporasi lainnya," kata dia.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait