Komisi IX DPR: Jokowi Harus Ambil Kebijakan Luar Biasa Agar Faskes Covid-19 Tidak Kolaps

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Foto: Azka

Liputan6.com, Jakarta Lonjakan drastis penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran lalu berdampak pada meroketnya angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) fasilitas kesehatan di sejumlah daerah.

Menurut data Kemenkes per Jumat (11/6/2021), BOR 4 provinsi bahkan sudah melewati batas WHO 60%, yakni Jawa Tengah (65%), DKI Jakarta (63%), Jawa Barat (62%) dan Kalimantan Barat (61%). Khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75%.

"Angka BOR di 4 provinsi tersebut amat sangat mengkhawatirkan, apalagi beberapa laporan dari daerah menyebutkan, ada pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD. Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Minggu (13/6/2021).

Melihat kondisi demikian, menurut dia pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena BOR melampaui batas.

"Langkah luar biasa tersebut harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM Mikro yang selama ini dilakukan," tegas Charles.

Menurut wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini, dalam kondisi darurat seperti ini, rem harus ditarik oleh pusat, tidak lagi oleh daerah dengan berdasarkan sistem zonasi (merah, oranye, kuning, hijau) sebagaimana aturan PPKM Mikro.

"Apalagi, Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan indikasi bahwa ada pemerintah daerah yang dengan sengaja mengurangi testing hanya demi mengejar status zona hijau di wilayahnya," beber Charles.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kalangan awak media mulai menerima suntikan vaksin Covid-19 di Jakarta hari Kamis (25/2). Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan ini di hall basket Gelora Bung Karno Senayan.

2 dari 2 halaman

Terbuka dan Jujur

Dalam kondisi ledakan Covid-19 di depan mata ini, seluruh pemangku kebijakan dan pemimpin-pemimpin daerah harus terbuka dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya.

"Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Selebihnya, biar pemerintah pusat yang cepat ambil kendali supaya ledakan Covid-19 yang mungkin terjadi tidak sampai sedestruktif seperti di India," Charles menandaskan.