Akui Ada Mafia di Kemenhan, Prabowo: Mark Up Anggaran Sampai 600 Persen

Oleh Delvira Hutabarat pada 13 Jun 2021, 13:57 WIB
Diperbarui 13 Jun 2021, 13:57 WIB
Prabowo Rapat Perdana DPR
Perbesar
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat perdana Komisi I bersama Menhan Prabowo ini membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto angkat bicara mengenai tudingan adanya korupsi dan mafia dalam pembelian alutsista di Kemenhan.

"Ya pasti ada (korupsi), itu yang saya bilang tertibkan, kita mau minimalkan caranya bagaimana ya kita susun sebuah sistem, sistemnya seperti apa. Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa sih?" ujar Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier yang dilihat Minggu (13/6/2021).

Karena tahu ada oknum di Kemenhan, Prabowo menyatakan tidak akan meloloskan pembelian dengan mark-up anggaran gila-gilaan.

"Kalau sudah gila-gilaan barang katakanlah X harganya kemudian mark-up-nya sampai 600 persen, bener nggak? Maaf, mungkin banyak orang yang tidak suka sama saya, saya tidak mau tanda tangan, saya tidak akan loloskan, saya tidak mau," jelas Menhan

"Saya lapor ke Presiden, Pak. Saya nggak mau Pak, berarti itu kan tanggung jawab saya kepada Bapak Presiden, rakyat, kepada sejarah bener nggak? Takut saya, saya takut dikutuk oleh generasi yang akan (datang)," imbuh dia.

Saat ini, lanjut Prabowo, ia telah menyusun sistem yang akan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dengan menggandeng Kejaksaan hingga BPK.

"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini, saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," terangnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Tidak Mau Tanda Tangan

Ketum Gerindra itu kembali mengakui ada 'pemain' anggaran di Kemenhan, bahkan di tiap instansi pemerintah dia menegaskan juga ada. Hal itulah yang berusaha ia kurangi yakni mencegah para oknum mark up anggaran.

"Pasti ada dong namanya anggaran pemerintah, itu kan potensi untuk mark up. Kita tahulah semua, kan kita semua sudah lama jadi orang Indonesia ya kan? Gak usah munafik. Yang penting bagi saya kalau sudah gila-gilaan, misal markup sampai 600 persen, saya bilang maaf, ya saya tidak mau tanda-tangan," pungkasnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya