DPR Ungkap 5 Alasan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Diadakan

Oleh Yopi Makdori pada 11 Jun 2021, 07:54 WIB
Diperbarui 11 Jun 2021, 08:04 WIB
Siswa SD di Bekasi Kembali Sekolah Tatap Muka
Perbesar
Siswa saat mengikuti kegiatan belajar tatap muka di SDN Pekayon Jaya VI, Bekasi, Rabu (24/3/2021). Jumlah siswa pun dibatasi hanya 15 orang tiap kelas dan wajib mengenakan masker baik murid maupun guru. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah selama masa pandemi Covid-19 dianggap begitu diperlukan. Kendati banyak yang menyangsikan keamanannya, PTM di sekolah bagi pemerintah mau tak mau mesti berjalan pada Juli 2021 mendatang.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyatakan, PTM terbatas begitu diperlukan lantaran sejumlah hal. Salah satunya adalah soal kekhawatiran akan semakin besar learning loss. Pasalnya ia melihat, imbas pandemi Covid-19 yang memaksakan anak-anak untuk belajar jarak jauh (PJJ) sudah membuat learning loss terjadi.

"Pertama learning loss sudah terjadi, ini risiko yang sedang ini, karena itu pemerintah dalam posisi kenapa harus PTM memang sudah terjadi learning loss, kenapa learning loss terjadi, karena PJJ hanya efektif rata-rata 30 sampai 35 persen. Padahal sudah diintervensi pulsanya (kuota internet), sudah dilakukan adaptasi kurikulum dan seterusnya, tapi tetap saja hanya efektif 30 persen dan ini sudah berjalan 1,5 tahun," jelas Huda dalam sebuah acara di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Alasan kedua ialah adanya fakta anak-anak yang mestinya menjadi siswa namun lantaran PJJ justru mereka jadi pekerja kasar. Hal ini karena terpaan pandemi yang membuat ekonomi orang tua mereka tercekik sehingga membuat mereka berinisiatif meringankan beban orang tuanya.

"Kedua adalah sudah banyak anak-anak kita yang berubah profesi, berubah status dari siswa menjadi pekerja kasar serabutan membantu kesulitan keuangan orang tuanya. (Jumlahnya) besar sekali, kalau enggak secepatnya kembali ke sekolah mereka berarti putus sekolah," tegas Huda.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pernikahan Dini

Di samping itu, menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, PJJ membuat anak-anak terjerat pernikahan dini. Tak main-main, Huda memastikan angkanya cukup besar.

"Hasil survei KPAI mengkonfirmasi cukup tinggi, PJJ bareng sama temannya di satu rumah, orang tuanya nggak ada, lalu terjadi perilaku menyimpang dari anak-anak didik kita. Gak mau risiko, akhirnya dilaksanakan pernikahan dini," ucap Huda.

Pendidikan selama pandemi juga, kata Huda membuat angka orang tua yang menyekolahkan anaknya menurun. Hal itu didapati dari data tahun ajaran baru 2020 lalu.

"Hasil evaluasi dari Kemendikbud mengalami penurunan cukup drastis, alasannya kira-kira banyak, tidak hanya soal ekonomi, karena mungkin anaknya juga sudah gak mau lagi melanjutkan sekolah karena sudah nyaman di rumah," ucapnya.

Huda menerangkan, bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah, justru tak terurus oleh orang tuanya di rumah.

"Kita membayangkan PTM ini bisa mengurangi suasana yang terjadi terutama rumah tangga orang tua siswa yang gak bisa mengurus anaknya karena faktor ekonomi," pungkasnya.

Infografis Jelang Sekolah Tatap Muka Terbatas Tahun Ajaran 2021 / 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Jelang Sekolah Tatap Muka Terbatas Tahun Ajaran 2021 / 2022. (Liputan6.com/Trieyasni)
Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓