Kejar Tayang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Juli 2021

Oleh Yopi Makdori pada 11 Jun 2021, 07:06 WIB
Diperbarui 11 Jun 2021, 07:06 WIB
Siswa SD di Bekasi Kembali Sekolah Tatap Muka
Perbesar
Siswa mencuci tangan saat kembali ke ruang kelas usai jam istirahat di SDN Pekayon Jaya VI, Bekasi, Rabu (24/3/2021). Sekolah yang diberi izin menggelar pembelajaran tatap muka adalah yang berlokasi di zona hijau dan kuning. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendorong pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021. Sampai saat ini baru 30 persen sekolah di seluruh Tanah Air yang menyediakan opsi PTM terbatas.

Dengan vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan diharapkan angkanya bisa jadi 100 persen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahkan telah mewajibkan sekolah-sekolah yang guru dan tenaga pendidikannya telah mendapatkan vaksinasi secara lengkap untuk menyediakan opsi PTM terbatas bagi para siswa.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyebut, hingga kurang dari satu bulan menjelang Juli, angka vaksinasi Covid-19 terhadap para pendidik tak lebih dari 50 persen.

"Dari 5,6 juta guru dan tenaga kependidikan yang harus divaksin, sampai hari ini baru sekitar 1,5 juta guru dan tenaga kependidikan yang baru tervaksin," ujar Syaiful Huda dalam sebuah acara di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Menurut Huda, dengan angka seperti itu, pemerintah seakan kejar tayang untuk melakukan PTM terbatas pada Juli nanti. Pasalnya masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapatkan vaksinasi secara lengkap.

"Artinya masih ada sepertiga, baru sekitar 30 persen, artinya Kemendikbud dan Satgas Covid harus kejar tayang secepat-cepatnya guru dan tenaga kependidikan divaksin, sebelum bulan Juli, karena ini menjadi syarat wajib," katanya.

Vaksinasi terhadap para guru merupakan syarat wajib pemberlakuan PTM terbatas. Hal ini mengingat masih banyak dari para guru-guru di sekolah yang berusia rentan. Sehingga memunculkan risiko keterpaparan Covid-19 lebih besar jika mereka tak divaksin.

"Karena banyak profil guru kita itu relatif sudah sepuh-sepuh, jadi kalau dia nggak divaksin risikonya besar sekali, risiko besar terhadap guru-guru kita dan risiko terhadap anak-anak peserta didik kita, itu kenapa waktu itu kita sepakat ini harus vaksin," paparnya.

 

Kesiapan Sekolah

Huda menerangkan, pekerjaan lainnya bagi pelaksanaan PTM terbatas ialah kesiapan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran. Huda mengutip laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut, kesiapan sekolah sudah mencapai sekitar 70 persen.

"Syukur Alhamdulillah kemarin Ibu Retno meng-update ke saya hasil survei dari KPAI sudah mencapai 71 persen sekolah sudah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan dan menyediakan protokol kesehatan di sekolahnya masing-masing, jadi lompatannya tinggi," katanya.

Huda menganggap angka tersebut cukup baik. Pasalnya mengacu pada laporan KPAI pada enam bulan lalu baru empat dari 12 sekolah yang siap menjalankan protokol kesehatan jika diadakan PTM terbatas.

Namun kata Huda, tugas terberat tetap vaksinasi terhadap para guru dan tenaga kependidikan. Menurutnya jika Kemendikbudristek kukuh untuk PTM terbatas pada Juli nanti, Ia meminta segera selesaikan pekerjaan rumah vaksinasi terhadap pendidik.

"Artinya kalau Mas Menteri Nadiem ingin terus target PTM dan target Pak Presiden juga ingin supaya PTM ini bisa berjalan bulan Juli apa pun yang terjadi, berarti harus menuntaskan PR menyangkut soal vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Kalau ini bisa selesai artinya rekomendasi Komisi 10 yang memang tepat merekomendasikan harus PTM, itu insya Allah bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Siap Kerahkan Sumber Daya untuk Vaksinasi Pendidik

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebelumnya mengaku terjadi hambatan dalam proses vaksinasi Covid-19 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Nadiem menyebut dari awal target selesai pada Juli 2021, hingga kini baru 28 persen guru dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksinasi.

Untuk itu, Nadiem memasang target baru hingga akhir Agustus 2021. Demi mempercepat proses vaksinasi kepada para pendidik, Nadiem bakal melibatkan sumber daya dari perguruan tinggi (PT). Utamanya dari sejumlah Fakultas Kesehatan di PT.

"Untuk akselerasi Kemendikbudristek akan jadi salah satu operator vaksinasi. Kami merasa ini Kemendikbudristek bertanggung jawab untuk vaksinasi semua guru-guru ini, tanpa ini kita tidak bisa melaksanakan tatap muka (pembelajaran secara tatap muka)," ujar Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5/2021).

Menteri berusia 36 tahun itu mengatakan, akan ada 13 ribu tenaga dari PT untuk membantu mempercepat proses vaksinasi terhadap para guru di seluruh Tanah Air.

"Dari Fakultas Kesehatan negeri (perguruan tinggi negeri) 28 fakultas terlibat, dari Fakultas Kesehatan swasta ada 21 yang terlibat, ada dari RS pendidikan. Ini semua vaksinator yang akan kita gunakan, kita kerahkan khusus mengakselerasi guru," katanya.

Nadiem mendorng percepatan vaksinsi terhadap para pendidikan dan tenaga kependidikan. Hal ini demi menyongsong PTM di sekolah pada Juli 2021.

"Dengan pasokan vaksin yang sering terhambat karena diluar kontrol kita, kita masih bisa memvaksinasi 28 persen dari 5,6 juta pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan waktu yg lumayan singkat," ucapnya.

Dengan hambatan tersebut, Nadiem memasang target vaksinasi terhadap lebih dari 5 juta pendidikan dan tenaga kependidikan bisa tercapai paling telat akhir Agustus 2021. Dari semula sampai Juli 2021.

"Jadi kita memang mengejar, jadinya Insya Allah kita masih bisa mencapai target kita, Insya Allah harapannya di akhir bulan Juli atau paling telat akhir bulan Agustus," ucapnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lanjutkan Membaca ↓