Pledoi Kasus RS Ummi, Rizieq Shihab: Tuntutan JPU 6 Tahun Terlalu Sadis dan Tak Bermoral

Sidang Rizieq Shihab — Eks Pemimpin FPI Rizieq Shihab. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara Rumah Sakit Ummi, Bogor, Jawa Barat, dengan terdakwa mantan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Agenda dalam sidang kali ini yakni pembacaan nota pembelaan atau pledoi.

Dalam pledoinya, Rizieq Shihab menyebut, jika tuntutan jaksa terhadap dirinya terkait kasus tersebut tak masuk akal. Karena, menurutnya dalam sebuah aturan tidak tertera sanksi pidana penjara bagi pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

"Setelah saya mendengar dan mambaca tuntutan JPU yang menjatuhkan saya dengan tuntutan penjara 6 Tahun. Tuntutan JPU tersebut tidak masuk di akal dan berada jauh di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral," kata Rizieq dalam persidangan, Kamis (10/6/2021)

Ia menjelaskan, tuntutan JPU terhadap dirinya tidak masuk diakal. Karena, kasus yang menjeratnya itu adalah pelanggaran Prokes dengan sanksi teguran dan membayar denda.

Ia pun juga merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) nomor 6 Tahun 2020, sanksi pada pelanggaran prokes berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

"Bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan adalah kasus pelanggaran bukan kasus kejahatan, sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi bukan sanksi hukum pidana penjara," jelasnya.

"Jadi jelas dalam Inpres No 6 Tahun 2020 tersebut bahwa pelanggaran protokol kesehatan hanya diterapkan hukum admisnitrasi bukan hukum pidana penjara," sambungnya.

Selain itu, tuntutan oleh JPU terhadap dirinya ini juga disebutnya sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

"Bahwa tuntutan JPU dalam Kasus Test Swab PCR RS UMMI adalah bentuk abuse of power yaitu penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan, yang melampaui batas dan bentuk kriminalisasi pasien dan dokter serta Rumah Sakit yang harus dihentikan, serta bentuk diskriminasi hukum yang manipulatif, sehingga wajib dibatalkan demi hukum," ungkap Rizieq Shihab.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sidang putusan kasus Rizieq Shihab akan digelar hari Kamis (27/5) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sejak pagi ribuan personel keamanan sudah bersiaga untuk mengamankan jalannya sidang.

2 dari 2 halaman

Dituntut 6 Tahun Penjara

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Rizieq Syihab dengan hukuman enam tahun penjara atas perkara penyebaran berita bohong hasil swab test covid-19 di Rumah Sakit Ummi Kota Bogor.

Tuntutan itu dijatuhkan, karena jaksa menganggap Rizieq terbukti turut serta dan menyakinkan telah terbukti secara sah menyebarkan berita bohong sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

"Menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Rizieq bin Husein Shihab berupa pidana penjara selama 6 tahun. Berdasarkan barang bukti 1 sampai 26 keseluruhan," kata jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (3/6).

Dalam pertimbangannya, jaksa penuntut umum memperhatikan hal-hal yang memberatkan, lantaran Rizieq telah dihukum pidana sebanyak dua kali pada tahun 2003 dan 2008. Selain itu, Rizieq juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19 dan mengganggu ketertiban umum.

"Terdakwa selama persidangan tidak menjaga sopan santunnya," jelas Jaksa.

Sementara untuk hal yang meringankan, jaksa menilai jika terdakwa Rizieq dapat memperbaiki sikap dikemudian hari, usai menjalani masa hukumnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com