7 Tanggapan dari Pemkab hingga Menkes Terkait Melonjaknya Kasus Covid-19 Kudus

Polda Jateng mengerahkan satu pasukan setingkat kompi (SSK) untuk menjaga enam desa di Kabupaten Kudus yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 cukup tinggi.

Kapolda Jateng, Irjen Pol. Ahmad Luthfi, menyebut pasukan dari satuan Brimob itu akan berjaga di pintu keluar masuk desa agar warganya disiplin menerapkan isolasi mandiri.

"Selain itu pasukan Brimob, semua pasukan baik dari Babinsa, Babhinkamtibmas, dan tenaga kesehatan, semua kita plot di Kudus ini. Harapannya, Kudus kembali seperti semula. Target kita Covid-19 harus hilang dari Kabupaten Kudus," ujar Luthfi saat memimpin apel besar dalam penanganan Covid-19 di Alun-alun Simpang Tujuh, Kudus, Jumat pagi, 4 Juni 2021 dikutip Solopos.com.

Kapolda mengatakan saat ini kasus Covid-19 di Jateng memang melonjak tajam. Berdasarkan situs web corona.jatengprov.go.id, Kudus bahkan menempati posisi pertama dalam kasus aktif Covid-19 di Jateng per 3 Juni 2021 dengan jumlah mencapai 1.398 kasus.

Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketersediaan tempat tidur isolasi maupun ICU di Kudus yang telah menipis. Dari 393 tempat tidur isolasi yang disediakan, 359 di antaranya sudah terisi atau sekitar 91%. Sedangkan dari 41 tempat tidur ICU yang disediakan, sekitar 83 tempat tidur sudah terisi atau 92%.

Hal ini, lanjut Kapolda, membuat Kudus dalam kondisi kurang baik dan rawan terjadinya kekurangan tempat tidur di rumah sakit.

"Masalah Covid-19 merupakan tanggung jawab kita bersama bukan hanya pemerintah. Kita harus memutus mata rantai penularan Covid-19. Oleh karena itu harus bergerak bersama untuk mencegah penularan. Salah satunya dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin," imbuh Lutfhi.

Luthfi menambahkan saat ini pihaknya bekerja sama dengan Kodam IV Diponegoro juga telah menyiapkan 8 unit mobil water canon. Mobil ini akan melakukan penyemprotan disinfektan secara massal di semua tempat di Kudus.

"Water canon ini akan berjalan tiga hari sekali untuk menyemprotkan disinfektan. Dengan cara ini, semoga bisa menyehatkan situasi, memberikan wawasan kepada masyarakat dan penerapan PPKM mikro secara maksimal di Kudus," jelas Luthfi.

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berjuang keras menurunkan angka kasus Covid-19, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan baru mengajak masyarakat selama dua hari untuk tetap di rumah saja, yakni tanggal 5 dan 6 Juni 2021.

"Kami hanya meminta kerelaan masyarakat selama dua hari, yakni Sabtu 5 Juni dan Minggu 6 Juni untuk tidak pergi ke mana-mana, cukup di rumah saja untuk menghindari kerumunan dan agar aman dari penyakit virus corona (Covid-19)," kata Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus yang juga Bupati Kudus Hartopo di Kudus.

Ajakan untuk tetap di rumah selama dua hari, kata dia, dituangkan melalui Surat Edaran nomor 360/1314/04.03/2021 tentang Imbauan Untuk Tetap Di Rumah Saja Pada Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Juni 2021 dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19 di Kudus.

Ia berharap masyarakat yang tidak berkepentingan untuk membatasi mobilitasnya, hanya di akhir pekan. Meskipun demikian, pihaknya tidak akan menutup sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kudus, seperti pasar, pabrik, dan swalayan.

"Tentunya ada pembatasan, baik dari segi kapasitas dan teknis lainnya. Pasar, swalayan, dan pabrik juga harus ada satgasnya," ucap Hartopo dikutip Antara.

Sementara pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro juga akan semakin diperketat dengan mengkolaborasikannya dengan program jogo tonggo.

Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam pemantauan pelaksanaan ajakan dua hari di rumah saja, yakni mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, camat, desa/kelurahan, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Satgas Jogo Tonggo, hingga kepala dusun maupun ketua RT/RW.

Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kudus akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, camat, kepala desa, lurah dan Satgas Jogo Tonggo untuk melakukan tes cepat (rapid test) antigen secara acak kepada warga yang tidak mematuhi imbauan tetap di rumah saja.

Jika ditemukan warga yang hasil tes cepatnya reaktif atau positif, maka ditindaklanjuti dengan isolasi di pusat isolasi Covid-19 yang ditentukan.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengirimkan puluhan tenaga kesehatan untuk membantu penanganan lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus.

"Total ada 96 dokter dan perawat yang diperbantukan, dengan rincian lima dokter spesialis paru, lima dokter spesialis penyakit dalam, 38 dokter umum, dan 48 perawat," kata Ganjar, di Semarang, Jumat malam, 4 Juni 2021.

Sebagian tenaga kesehatan yang dikirim ke Kabupaten Kudus itu berasal dari dokter di RSUD Moewardi, Kota Surakarta, dan sebagian lagi dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jateng.

"Untuk perawat, ini butuhnya agak banyak 198, 48 sudah kami penuhi dari pemprov, terus kemudian yang masih proses kami 150 ini, ada dari PPNI, Poltekkes, Stikes yang sedang menyiapkan kurang lebih 150," ujar Ganjar pula, dikutip Antara.

Pemprov Jateng saat ini juga sedang menyiapkan tenaga kesehatan lain yang bakal diperbantukan di Kabupaten Kudus, seperti analis kesehatan, ahli gizi, hingga apoteker.

"Saat ini masih dalam proses 'assessment' untuk bisa segera diperbantukan," kata politikus PDI Perjuangan itu pula.

Menurut Ganjar, kondisi penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus saat ini mulai diatur dengan baik, dan pemkab setempat juga telah mengirimkan sejumlah kebutuhan, yang beberapa di antaranya juga telah dipenuhi oleh Pemprov Jateng.

"Ya sekarang kami memantau Kudus sambil sekaligus mendampingi, karena memantau saja tidak cukup," ujar dia.

Selain itu, alat-alat kesehatan juga sebagian telah dipenuhi Pemprov Jateng, seperti ventilator dan oksigen, sedangkan alkes seperti High Flow Nasal Cannula (HFNC) dan hepa filter, Ganjar telah mengusulkan agar dibantu pemerintah pusat.

"Dan untuk obat-obatan, alhamdulillah semua yang dibutuhkan udah kami kirim. Lalu untuk APD juga sama, semua kebutuhannya kami kirim. Jadi artinya apa, sampai dengan kebutuhan yang sifatnya dukungan teknis kami coba bantu," katanya lagi.

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, pihak terkait lainnya yang telah membantu dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus.

Tak hanya itu, Ganjar juga mendukung adanya gerakan dua hari di rumah yang digagas Satgas Penanganan Covid-19. Menurutnya, kebijakan itu bisa memperbaiki keadaan.

"Kalau itu bisa berjalan dan Kudus benar-benar sepi, maka akan jadi edukasi untuk menciptakan peringatan semuanya agar hati-hati," kata Ganjar.

Ganjar mendukung semua program yang dilakukan saat ini sudah baik, diantaranya perbaikan SOP kesehatan dan lainnya.

"Masyarakat harus ikut mendukung. Kalau tidak, kebijakan sebagus apapun tidak akan jalan. Maka ayo masyarakat Kudus berpartisipasi dengan cara dukung program dua hari di rumah saja ini," terangnya.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, penanganan Covid-19 di Kudus sampai saat ini sudah cukup baik. Semua pihak sudah turun membantu, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.

"Beberapa SOP sudah diperbaiki, kekurangan tenaga medis, peralatan sampai obat-obatan sudah kita drop semuanya," katanya.

Termasuk tentang berita yang ramai kemarin tentang pemakaman. Ia minta pemkab Kudus melakukan perbaikan.

"Ternyata itu sebenarnya bagus, karena dijadwalkan. Tapi kita tambahi petugasnya agar lancar, termasuk TNI/Polri mendukung. Mudah-mudahan bisa kita keroyok semuanya. Sore ini pak Menkes akan ke tempat saya, mungkin ada intruksi khusus yang mesti saya bereskan," ucapnya.

Dukungan daerah lain untuk Kudus ucap Ganjar juga sangat bagus. Beberapa daerah bersedia membantu penanganan Covid-19 di tempat itu.

"Daerah lain seperti Kota Semarang sudah bantu, mereka siapkan ambulans hingga rumah sakit. RSUD milik Pemprov Jateng juga bantu, seperti Tugurejo Semarang. Dokter penyakit dalam dan dokter umum dari RSUD Moewardi Solo juga dikirimkan untuk membantu. Gotong royong ini kita ciptakan, agar teman-teman Kudus terus semangat melayani masyarakat dengan tenang," Ganjar menjelaskan.

Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara stagnan mulai minggu kedua bulan Mei 2021, tertinggi secara nasional. Jumlahnya mengalami kenaikan 51 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Melihat peta zonasi risiko, Jawa Tengah memiliki satu kabupaten/kota dalam zona merah yakni Kudus dan 10 kabupaten/kota masuk zona oranye, dua kabupaten/kota masuk zona kuning.

Untuk membantu penanganan kasus Covid-19 di Kudus, pemerintah mengaku menyiapkan dana siap pakai.

"Dan saat ini, pemerintah pusat siap memberikan dukungan berupa dana siap pakai kepada pemerintah kabupaten Kudus, berikut bantuan lain seperti tenda isolasi, masker kain, dan handsanitizer," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan tulis, Sabtu, 5 Juni 2021.

Wiku mengungkap, lonjakan kasus di Kudus disebabkan kegiatan ziarah keagamaan dan tradisi kupatan pasca Idulfitri. Saat ini pencegahan penularan dan penanganan kasus yang sudah ada.

Metode Whole Genom Sequencing (WGS) sedang dilakukan di Kudus untuk mengetahui varian apa yang tersebar di daerah tersebut. Dan hasilnya akan diumumkan kemudian.

Masyarakat diminta turut andil mencegah penularan dengan menunda berkegiatan bagi yang memiliki gejala. Pastikan kondisi kesehatan prima sebelum melakukan kegiatan di luar rumah.

Dan bagi yang bergejala, kata Wiku, segera mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mengantisipasi jika tertular.

"Sehingga kasus di tingkat mikro dapat lebih cepat terdeteksi dan lebih cepat memperoleh penanganan," pungkas Wiku.

Kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menjadi sorotan lantaran melonjak tajam usai Idul Fitri lalu.

Pada Sabtu 5 Juni 2021, ada penambahan 183 kasus baru Covid-19 di Kudus. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 1.413 kasus aktif.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengungkap penyebab kasus Covid-19 di Kudus melonjak tajam.

Dia menyebut selama libur Lebaran 2021, tempat wisata di Kudus ramai pengujung.

Sementara itu, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kudus tidak berjalan optimal.

"Tempat wisata saat Idul Fitri kemarin yang jelas ramai, lengahnya sistem mikro PPKM-nya," kata Siti kepada Merdeka, Minggu (6/6/2021).

Tak hanya itu, lanjut Nadia, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di Kudus menurun. Pada saat bersamaan, pengawasan pemerintah daerah terhadap penegakan aturan protokol kesehatan lemah.

"Lemahnya penegakan aturan prokes, pelacakan kasus (Covid-19) tidak optimal," ucap Siti.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan ini memastikan pemerintah pusat berupaya mengendalikan Covid-19 di Kudus. Caranya dengan menyediakan sarana prasarana, obat obatan serta tenaga kesehatan.

"Kemudian alat diagnosis lab PCR dan antigen," tandas Siti.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerjunkan 450 prajurit TNI untuk membantu operasi penegakan protokol kesehatan 3M dan pelaksanaan PPKM Mikro di Kudus. Langkah ini diambil menyusul melonjaknya kasus Covid-19 di wilayah tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyoroti lonjakan kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang terjadi usai Lebaran 2021.

Dia menekankan kenaikan kasus ini menjadi pelajaran bahwa virus corona masih ada di Indonesia dan masih berbahaya.

"Kita tidak boleh abai. Jangan sampai terjadi di daerah lain, kita harus tetap disiplin protokol kesehatan," ujar Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Sabtu, 5 Juni 2021.

Dia menyebut ada puluhan desa di Kabupaten Kudus yang terpapar Covid-19 diikuti dengan tingginya angka kematian. Bahkan, tenaga kesehatan yang sudah divaksin dua kali pun ikut terinfeksi virus corona.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kudus, kasus Covid-19 di wilayah tersebut mencapai 1.243 per 2 Juni 2021. Dari jumlah itu, 287 pasien dalam perawatan dan 956 isolasi mandiri.

Selain itu, sebanyak 189 tenaga kesehatan dinyatakan positif tertular virus corona, dan salah seorang diantaranya sudah meninggal dunia. Angka tersebut juga menjadikan Kudus sebagai satu-satunya zona merah Covid-19 di Pulau Jawa dalam sepekan terakhir.

Moeldoko memastikan pemerintah bergerak sigap mengatasi perkembangan situasi Covid-19 di Kudus. Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah memerintahkan seluruh Menteri, Satgas Covid dan Gubernur Jawa Tengah mengantisipasi kondisi di Kabupeten Kudus yang mulai kewalahan menampung pasien.

"Kementerian kesehatan juga telah memeriksa sampel Covid-19 di wilayah itu untuk dideteksi apakah penularan Covid-19 di wilayah itu akibat mutasi baru," kata dia.

Moeldoko mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil monitoring Kantor Staf Presiden, ditemukan masih banyak yang tak disiplin menjaga protokol kesehatan. Tak hanya itu, KSP menemukan maraknya kerumunan di kawasan wisata dan tempat hajatan.

"Sekali lagi, kita harus belajar apa yang terjadi di Kudus untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Apa yang terjadi di Kudus bisa terjadi di banyak tempat di Indonesia jika masyarakat tidak disiplin menjaga protokol kesehatan, tetap 3 T dan 3 M," jelas Moeldoko.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan pendampingan ekstra kepada Bupati Kudus Hartopo dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

"Saya minta Pak Ganjar membantu. Beliau kan pembina jadi bisa mendukung Bupati Kudus kalau tekanannya terlalu banyak. Kadang-kadang bupati pusing mesti ngapain, tapi kalau ada kakaknya, maka dia tenang. Sebagai kakak, Pak Gub bisa membantu back up," kata Menkes saat menemui Gubernur Ganjar Pranowo di rumah dinas Gubernur Jateng di Semarang, seperti dilansir Antara.

Budi menyatakan banyak sekali ketidaksiapan Pemkab Kudus dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Dia juga mengatakan ada beberapa hal yang mesti dibenahi di Kabupaten Kudus. Di antaranya tekanan di rumah sakit Kudus harus dikurangi dengan cara pasien Covid-19 yang kondisinya berat dirujuk ke Kota Semarang.

"Selain itu, untuk yang positif Covid-19, namun OTG, maka harus diisolasi terpusat. Protokol kesehatan juga harus ditingkatkan, bupati harus sering edukasi soal ini," ujar Budi.

Para tenaga kesehatan, lanjut Menkes, juga harus diberikan penanganan untuk menanggulangi penularan di rumah dan diminta sementara tinggal di tempat khusus seperti hotel atau asrama.

"Kami juga sudah bantu dengan menambah tenaga kesehatan. Dokter dan perawat sudah kami tambah, dengan total 38 dokter dan 70 perawat. Nanti kami carikan tambahan dari sini (Jateng), termasuk yang dari rumah sakit swasta," kata Menkes Budi Gunadi.

Budi mengaku, pihaknya telah mengirimkan 50.000 antigen ke Kabupaten Kudus untuk mempercepat testing dan tracing, termasuk mobil untuk tes PCR dari Yogyakarta juga sudah dikirimkan.

"Saya minta tracing dan testing ditingkatkan, tapi kalau sudah positif jangan isolasi di rumah atau di rumah sakit dan ditungguin. Siapkan tempat isolasi terpusat agar tidak menyebar. Saya juga sudah kirim 50.000 vaksin ke Kudus dan daerah penyangga sekitarnya juga akan kami tambah jatah vaksinnya. Dengan cara-cara ini, Insyaallah bisa dikendalikan," jelas Budi.